Sri Mulyani Perkirakan Anggaran Vaksin Corona Bakal Membengkak

Kompas.com - 27/01/2021, 23:56 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020). BPMI SetpresMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan anggaran untuk vaksin Covid-19 yang diestimasikan sebesar Rp 73,3 triliun berpotensi mengalami penambahan seiring harga vaksin yang mengalami kenaikan.

"Estimasi Rp 73,3 triliun berdasarkan estimasi harga yang disampaikan. Tentu, kita akan melihat dinamika yang terjadi," kata Sri Mulyani dilansir dari Antara, Rabu (27/1/2021).

Sri Mulyani menjelaskan saat ini terdapat dinamika yaitu mulai terjadi kenaikan harga vaksin karena negara-negara kaya memborong semua ketersediaan vaksin corona

"Mulai terjadi kenaikan harga vaksin sebab orang-orang negara kaya memborong semua dan orang-orang kaya di negara kaya mulai memborong sendiri," jelas dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Pemerintah Gelontorkan Rp 633 Miliar untuk Bayar Vaksin Sinovac

Terlebih lagi, Sri Mulyani menyatakan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hal tersebut merupakan peringatan bahwa vaksinasi Covid-19 bisa menjadi tragedi moral dunia.

Meski demikian, Sri Mulyani memastikan Pemerintah Indonesia tetap akan melakukan vaksinasi gratis untuk seluruh masyarakat untuk menjamin bahwa semua orang harus divaksinasi tanpa pengecualian.

"Total dosis diamankan itu 663,5 juta vaksin ini untuk memenuhi vaksinasi gratis herd immunity dan jangka waktu yang Presiden harapkan dapat selesai 2021, meski sebetulnya 15 bulan," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, ia mengatakan untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi akan dilakukan refocusing atau realokasi belanja untuk menjaga defisit sesuai masukan dari DPR.

Baca juga: Sri Mulyani: Pemerintah Gelontorkan Rp 633 Miliar untuk Bayar Vaksin Sinovac

Kemudian juga refocusing atau realokasi belanja K/L termasuk TKDD telah dilakukan pemerintah sesuai dengan arahan Presiden yaitu difokuskan pada belanja nonprioritas serta penyesuaian pada belanja barang dan belanja modal nonoperasional.

"Ini akan diselesaikan pada Februari agar pelaksanaan pemulihan ekonomi dapat segera berjalan," ujar Sri Mulyani.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X