Inda Deryanne Hasman Kini Jadi Anggota Dewas BPJS Kesehatan

Kompas.com - 23/02/2021, 13:22 WIB
Petugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020 seperti digariskan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan rincian peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, kelas II menjadi Rp100.000 dan kelas III menjadi 42.000. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoPetugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020 seperti digariskan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan rincian peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, kelas II menjadi Rp100.000 dan kelas III menjadi 42.000. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik para Direksi dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, pada Senin (22/02/2021) di Istana Negara, Jakarta.

Dari sekian nama yang dilantik, terdapat satu nama Anggota Dewas BPJS Kesehatan yang menjadi sorotan yakni Inda Deryanne Hasman. Ia sebelumnya merupakan Anggota Dewas di BPJS Ketenagakerjaan.

Seperti dikatahui, BPJS Ketenagakerjaan sedang disorot publik lantaran adanya dugaan kasus korupsi.

Saat pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Dewas BPJS Kesehatan di DPR pada akhir Januari 2021, Inda sempat disorot anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay.

Baca juga: KSPI Surati Presiden dan Kejagung Minta Selamatkan Dana Buruh di BPJS Ketenagakerjaan

Saat itu, Saleh menanyakan alasan Inda yang ingin pindah dari BPJS Ketenagakerjaan ke BPJS Kesehatan.

"Ini agak aneh pertanyaan saya. Biasanya orang BPJS Kesehatan mau pindah ke BPJS Ketenagakerjaan, ini sekarang ibu malah mau pindah dari BPJS Ketenagakerjaan ke BPJS Kesehatan," ucap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kenapa saya katakan begitu, di BPJS Kesehatan ini kan lebih banyak masalah secara umum. Di BPJS Ketenagakerjaan ini biasa- biasa saja, tapi kok ibu mau pindah ke sini (BPJS Kesehatan)?," sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Inda mengatakan BPJS Ketenagakerjaan memang tengah dirundung masalah dugaan kasus korupsi. Namun ia memberikan penjelasan terkait hal tersebut.

"Saat ini memang ada masalah yang kita dengar di media tentang BPJS Ketenagakerjaan. Tapi yang setahu saya, Rp 43 triliun itu adalah potential loss yang diakibatkan oleh makro ekonomi pada saat investasi kita memang turun pada masa satu ke belakang," kata Inda.

Belum usai dia memaparkan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar meminta kepada Inda untuk berkomitmen tidak korupsi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.