Hindari Lobi-lobi Tak Jelas, Erick Thohir Mau Buat Aturan Khusus soal PMN di BUMN

Kompas.com - 02/03/2021, 12:40 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (17/7/2020). ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (17/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, dirinya akan mengeluarkan aturan khusus terkait Penanaman Modal Negara (PMN) di perusahaan-perusahaan pelat merah.

Hal ini dilakukan dalam rangka transparansi pada perusahaan-perusahaan milik negara.

“Permen (peraturan menteri) yang akan kita keluarkan dalam waktu dekat ini yaitu Permen PMN, kita enggak mau lagi ada PMN-PMN yang tak transparan prosesnya,” ujar Erick dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/3/2021).

Baca juga: Erick Thohir: Pemerintah Ingin Proyek Terus Dibangun, tapi Tidak dengan Utang

Mantan bos Inter Milan itu menambahkan, nantinya PMN untuk BUMN penugasannya harus ditandatangani oleh menteri terkait.

Selanjutnya, penugasan tersebut harus dikomunikasikan ke Kementerian BUMN.

Setelah itu, Kementerian BUMN akan duduk bersama dengan Kementerian Keuangan untuk membahas soal penugasan tersebut.

“Jadi tak ada grey area yang dari dulu sudah dibicarakan, yang kita harapkan business process bukan project base,” kata dia.

Selanjutnya, kata Erick, ada juga aturan soal PMN yang terkait restrukturisasi.

Baca juga: Erick Thohir: Vaksinasi Mandiri Butuh 7,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Sebab, saat ini banyak program-program yang dianggap memberatkan perusahaan pelat merah.

“Makannya PMN restrukturisasi itu hanya dalam tingkat pembicaraan direksi dan Kementerian BUMN dan cukup dengan Kementerian Keuangan,” ucap dia.

Terakhir, Erick juga ingin membuat aturan soal aksi korporasi BUMN.

Nantinya, aksi korporasi yang tak menggunakan dana PMN cukup dibicarakan di kalangan direksi dan Kementerian BUMN saja.

Baca juga: Erick Thohir Tawarkan Kerja Sama Tiga Sektor ke Singapura

Namun, jika aksi korporasi BUMN dibutuhkan dana dari pemerintah, maka harus dibicarakan juga dengan Kementerian Keuangan selaku bendahara negara.

“Jadi tak ada lagi lobi-lobi, ujug-ujug kita tahunya di ujung, bahwa ini ada titik-titik yang dijalankan. Kita ingin menghilangkan proses-proses tidak transparan seperti tadi, antara penugasan dan korporasi yang harus dilakukan transparan,” kata Erick.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X