Jokowi Pelototi Perdagangan Digital, Kemendag Lakukan Investigasi

Kompas.com - 04/03/2021, 14:32 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan  sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/nz ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengendus adanya praktik yang tidak benar dalam perdagangan digital Indonesia sehingga berpotensi membunuh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Oleh sebab itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) diminta untuk segera mengatur perdagangan digital agar bisa melindungi dan memberdayakan pelaku UMKM.

Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, pihaknya sebagai regulator memastikan bakal segera membuat aturan bagi perdagangan online untuk menciptakan persaingan yang adil antar pelaku usaha didalamnya.

"Kemendag adalah wasitnya, regulatornya, kami akan menjamin bahwa pasar ini (digital) adalah pasar yang adil, menciptakan perdagangan yang bermanfaat, bukan hanya ke penjual tapi juga pembeli," ujarnya dalam konferensi pers Rapat Kerja Kemendag, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: Jokowi Gaungkan Benci Produk dari Luar Negeri, Pengamat: Itu Hanya Slogan

Saat ini, Kemendag tengah melakukan investigasi mendalami indikasi praktik tidak benar yang terjadi di perdagangan digital, terutama terkait aktivitas yang menghancurkan kompetisi dengan cara terlarang yaitu predatory pricing.

Lutfi menjelaskan, predatory pricing adalah harga yang disiapkan, baik dengan di dumping atau subsidi, untuk menghancurkan kompetisi pasar, di mana setelah kompetisi rusak harga akan dinaikkan sesuai dengan yang seharusnya.

"Ini menyebabkan perdagangan tidak pada level kesetaraan dalam persaingan. Ini dilarang oleh azas perdagangan karena tidak bermanfaat dan tidak memberikan kesetaraan," ungkapnya.

Baca juga: Pertamina Akan Gelontorkan Investasi Rp 142,9 Triliun, untuk Apa?

Kendati ada indikasi, Lutfi menekankan, untuk bisa memastikan adanya praktik kecurangan dalam perdagangan digital tetap perlu dilakukan investigasi lebih jauh hingga akhirnya dapat dibuktikan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan, telah meminta Lutfi untuk mengecek praktik tidak benar yang terjadi di perdagangan digital yang bisa merugikan pelaku UMKM. Ia bilang, UMKM seharusnya diberdayakan, dibela, dan dilindungi.

"Baru minggu kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Menteri Perdagangan, ini ada yang enggak bener ini di perdagangan digital kita, membunuh UMKM, diperingatkan," kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Kerja Kemendag 2021, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X