Ada Pejabat Dipecat Jokowi Langsung, Luhut: Pertamina Ngawurnya Minta Ampun

JAKARTA, KOMPAS.com – Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap ada pejabat PT Pertamina (Persero) yang dipecat langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut menjelaskan kronologi pemecatan ini terjadi karena yang bersangkutan sudah keterlaluan dalam mengambil kebijakan di Pertamina.

“Ada pejabat tinggi Pertamina itu kemarin dipecat presiden langsung,” kata Luhut dalam Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT 2021 yang disiarkan melalui Youtube BPPT TV, Selasa (9/3/2021).

Pemecatan ini terkait dengan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada proyek Pertamina. Proyek yang dimaksud terutama terkait pipa Pertamina.

“Bikin pipa, tadi Pertamina. Pertamina itu ngawurnya minta ampun. Masih impor pipa padahal bisa dibuat di Indonesia. Bagaimana itu,” tandasnya.

Hanya saja, Luhut tidak menjelaskan lebih rinci siapa pejabat yang dimaksud. Luhut tak menyebut nama pejabat yang dipecat langsung oleh Jokowi.

Baca juga: Luhut: Jangan Semua Impor

“Bapak sudah benar? (Ada yang) sempat tanya alasan saya. Alasan saya TKDN. Kamu cek saja siapa yang diganti itu,” tandasnya.

Luhut lantas mengungkit pentingnya nasionalisme. Ia menyayangkan jika ada pejabat yang abai terhadap kepentingan dalam negeri hanya karena urusan materi pribadi.

“Nah kecintaan kita, kepada idealisme itu kita menurut saya kurang. Anda lebih muda dari saya. Saya 74 tahun tahun ini. Jadi saya sedih kadang-kadang melihat anak muda itu, maaf istilah saya melacurkan profesionalismenya hanya sekedar gini (uang) saja,” bebernya.

Mantan prajurit Kopassus ini juga mengungkap perbincangan dengan Jokowi terkait TKDN. Dia menyebut, penggunaan TKDN sangatlah penting untuk mendukung pembukaan lapangan kerja.

“Saya jelaskan kepada pak presiden, kita punya belanja modal, belanja barang itu kira-kira Rp 1.300 triliun. Anda bisa bayangkan semmua kalau itu bisa kita gunakan 60 persen atau 50 persen saja local content itu 50 bilion dollar (AS),” tuturnya.

Baca juga: Luhut Targetkan 6 Pembangunan Infrastruktur di Yogya Rampung pada 2024

Hal ini, menurutnya akan menciptakan jutaan lapangan kerja. Selain itu, penggunaan TKDN juga berdampak pada penghematan yang signifikan dan kemajuan anak bangsa.

“Saya pusing 3 tahun ini. Padahal kita punya BPPT, apa saja. Alsintan kita masih berapa kali. Kita udah putusin harus pakai. Harus. Tapi (presiden tanya) kenapa nggak jalan pak Luhut? Saya bilang, pak tidak ada yang dipecat,” urainya.

Pemecatan pejabat menurut Luhut penting dilakukan agar tidak ada lagi yang bermain demi keuntungan pribadi. Karena itu, Luhut merekomendasikan kepada Jokowi perlu ada yang dipecat.

“Jadi saya bilang, kalau nanti ada kita ketahuan pak presiden, bapak harus memecat. Mengganti orang itu. Karena kalau tidak, kita ini semua beragama tapi pada hakekatnya kita mengkhianati apa yang kita yakini dengan berbohong, menipu, dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya kita harus bekerja dengan hati,” paparnya.

Baca juga: Luhut Sebut Nilai Ekonomi Digital Indonesia Tumbuh hingga Double Digit

“Bertameng di belakang kesalehannya sesuai agamanya masing-masing. Padahal dia maling,” tandasnya.