OJK: Transformasi Digital Jadi Game Changer bagi Layanan Keuangan Nasional

Kompas.com - 24/03/2021, 10:45 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai tranformasi digital di lembaga jasa keuangan termasuk perbankan akan menjadi game changer, utamanya setelah masa pandemi Covid-19.

Sebab, masa pandemi Covid-19 telah membuat pola transaksi masyarakat berubah menjadi aktifitas transaksi melalui digital. Hal ini terbukti dari pertumbuhan transaksi digital sebesar 37,35 persen pada tahun 2020.

"Ini akan menjadi game changer mengingat akses terhadap kredit dan pembiayaan akan lebih mudah. Servis perbankan bukan hanya kredit, masih banyak servis lain, seperti transfer, tabungan, maupun servis lainnya bisa dikakukan dengan menggunakan platform digital," kata Wimboh dalam Indonesia Data and Economic Conference Katadata, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: Pemerintah Jamin Penyiapan Fasilitas Ekonomi Digital di Indonesia

Wimboh menuturkan, seluruh sektor jasa keuangan punya potensi yang besar untuk memberikan layanan keuangan terbaik bagi masyarakat Indonesia.

Tercatat pada tahun 2019, ada sekitar 50 juta kelas menengah ke atas, 120 juta penduduk kelas menengah harapan, dan 83 juta penduduk yang tergolong perlu pembinaan karena unbankable.

Sementara data Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 melaporkan, terdapat 67 persen pengguna internet, 60 persen penduduk terpenetrasi ponsel, dan 196,7 juta atau 73 persen memiliki akses ke internet.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi digital activity sudah mendominasi ekonomi dan sektor keuangan kita. Dengan digital, kita bisa memanfaatkan berbagai servis dari kegiatan ekonomi. Percepatan pola konsumsi dan kehidupan masyarakat berubah yang tentunya sudah menggunakan digital," ujar Wimboh.

Lebih lanjut Wimboh menyebut, regulatoe menaruh perhatian lebih terhadap akselerasi transformasi digital ini. Tranformasi digital menjadi pilar ketiga dari Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia, dan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I).

Khusus untuk sektor bank dalam mendukung akselerasi digital, OJK mengeluarkan dua aturan, yakni POJK Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum dan POJK Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

Baca juga: Menurut Sri Mulyani, Ini Alasan Transaksi Digital Perlu Diatur Ketat

POJK diarahkan untuk memperkuat tata kelola dalam manajemen risiko terintegrasi, mendorong penggunaan IT sebagai game changer seperti open IT, cloud, omny channel, blockhain, serta mendorong terjadi kerja sama penggunaan teknologi termasuk dengan startup company.

"POJK memberikan dukungan untuk mempercepat akselerasi pengembangan digital, yang diarahkan," pungkas Wimboh.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.