Kompas.com - 24/03/2021, 10:05 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020). BPMI SetpresMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana tax amnesty atau pengampunan pajak kembali berembus. Kali ini, wacana tersebut berembus dari DPR.

Saat ditanya wartawan terkait wacana tax amnesty jilid II, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak membantah ataupun membenarkan isu tersebut.

Namun, ia justru mengungkapkan tidak ada pembahasan rancangan undang-undang terkait dengan tax amnesty di program legislasi nasional (prolegnas).

"Untuk tax amnesty, di program legislasi, ada tiga RUU yang berhubungan dengan kami, yakni RUU hubungan keuangan pusat dan daerah, RUU mengenai reformasi sektor keuangan, dan RUU mengenai KUP yang berasal dari insentif pemerintah sejak 2016," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (24/3/2021).

Untuk diketahui, tax amnesty merupakan program pengampunan pajak untuk wajib pajak yang selama ini menempatkan uangnya di luar negeri. Dengan diampuninya kesalahan penghindaran pajak tersebut, diharapkan basis pajak bisa semakin meningkat.

Baca juga: Ini Jadwal Pemblokiran Kartu ATM Lama BRI hingga BCA

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wacana tax amnesty jilid II sebelumnya berembus pada 2019, sebelum akhirnya dibantah oleh pemerintah. Namun, kali ini wacana tersebut kembali mencuat dari kalangan DPR.

Bukannya menjelaskan mengenai wacana tax amnesty, Sri Mulyani justru menjelaskan bahwa pemerintah bersama dengan DPR saat ini tengah fokus memanfaatkan program legislasi nasional untuk memperkuat beragam aturan terkait dengan perpajakan.

Ditambah lagi, saat ini sektor perpajakan mengalami dinamika luar biasa dengan keberadaan perekonomian digital.

"Perpajakan mengalami dinamika luar biasa besar di tingkat global ada digital taxation," ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, pihaknya menilai, Indonesia tidak boleh sampai tertinggal dalam mengatur perpajakan di bidang teknologi digital tersebut.

Dengan demikian, dia berharap setoran pajak bisa meningkat dengan memanfaatkan potensi dari perekonomian digital.

"Jadi kita akan terus komunikasi dengan DPR, jangan sampai posisi Indonesia dalam hal ini dalam posisi yang tertinggal atau dirugikan dan tertinggal dari dinamika global ini. Sehingga, kita bisa terus menjaga kepentingan penerimaan perpajakan Indonesia," ujar dia.

Baca juga: Sri Mulyani Keluhkan Kerap Dapat SMS Penawaran Utang



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.