Sri Mulyani Perluas Penjaminan Industri Hotel hingga Restoran

Kompas.com - 09/04/2021, 21:12 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020). BPMI SetpresMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Sabtu (21/11/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi aturan penjaminan industri hotel, restoran, hingga akomodasi.

Kini aturan dipermudah sehingga lebih banyak industri di bidang tersebut terlindungi.

"Kriteria pelaku usaha korporasinya kita relaksasikan dalam hal ini tidak hanya yang terdampak covid terkait usaha," ucap Sri Mulyani dalam Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual, Jumat (9/4/2021).

Baca juga: Sandiaga Uno Ingin Penggunaan GeNose Diperluas di Destinasi Wisata

Dalam peraturan lama, penjaminan diberikan kepada industri dengan jumlah karyawan minimal 300 orang. Sedangkan di aturan baru, penjaminan bisa diberikan kepada industri dengan minimal karyawan 50 orang.

"Dulu dengan industri manufaktur fokusnya yang labour intensive, padat karya makanya menggunakan kriterianya minimal jumlah karyawannya 300. Sekarang diturunkan minimal 100 atau 50 orang untuk sektor tertentu," ungkap dia.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan, perluasan diperlukan karena sektor tersebut yang paling terdampak pandemi Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Beberapa keringanan lainnya adalah dari segi tenor pinjaman. Tenor pinjaman yang diberikan lebih panjang, yakni selama 3 tahun dengan jumlah minimal pinjaman Rp 5 miliar. Sebelumnya, jumlah pinjaman harus sebesar Rp 10 miliar.

"Jumlah pinjamannya juga diturunkan dan lama pinjaman jadi diperpanjang 3 tahun. Mereka (hotel, restoran, dan akomodasi) masuk dalam kategori mendapatkan penjaminan yang direlaksasi dengan pinjaman Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar," pungkasnya.

Sebagai informasi, penjaminan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Baca juga: Bakal Jadi Kementerian Investasi, Ini Tanggapan BKPM



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.