Masih Calon Pulau, KKP Cek Lebih Lanjut Kemunculan Pulau Baru Usai Badai Seroja

Kompas.com - 16/04/2021, 18:47 WIB
Pulau baru yang muncul di Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), pasca Badai Seroja memiliki luas kurang lebih 152 kaki. Camat Loaholu Jemi Oktovianus AduPulau baru yang muncul di Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), pasca Badai Seroja memiliki luas kurang lebih 152 kaki.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemunculan gundukan pasir dan batu yang disebut menjadi pulau baru terbentuk akibat badai siklon tropis Seroja di Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Juru Bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi menyebut, pihaknya akan melakukan pengecekan dan klarifikasi lebih lanjut terkait kemunculan gundukan tersebut.

Pasalnya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi suatu wilayah disebut pulau.

Baca juga: KKP: Hampir 99 Persen Benih Lobster Vietnam Berasal dari Indonesia

"Semua kondisi fenomena alam itu akan dicek. Karena ada prasyarat tertentu jika sebuah wilayah dikatakan sebagai pulau. Nanti hasilnya saya kabari," kata Wahyu kepada Kompas.com, Jumat (16/4/2021).

Wahyu menuturkan, kategori sebuah wilayah disebut pulau harus sesuai dengan ketentuan hukum internasional UNCLOS 82. Definisi pulau menurut UNCLOS adalah daratan yang terbentuk secara alami yang pada saat terjadi air pasang, daratan tersebut tidak tenggelam.

Adapun syarat sebuah wilayah dinyatakan sebagai pulau antara lain, terjadi secara alami, bukan buatan manusia, pada saat surut masih dikelilingi oleh air, dan pada saat pasang masih muncul di permukaan air.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ukuran luas tidak menjadi pembatas, artinya ukuran 1 meter persegi selama terpisah dari daratan dan tetap muncul dipermukaan air, maka dapat disebut pulau," ujar Wahyu.

Di samping itu, kaidah umum lainnya dalam proses pembakuan nama rupabumi unsur pulau atau penamaan pulau terdapat pada Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi.

"Jadi kita harus melaporkan pulau ke PBB, rujukan yang dipakai adalah konvensi hukum laut PBB 1982," ungkap Wahyu.

Baca juga: KKP Minta Polri Awasi Pelaku dan Jalur Kirim Benih Lobster

Lebih lanjut Wahyu menyatakan, KKP sudah menurunkan tim gabungan untuk mengecek dan mengklarifikasi lebih lanjut kondisi pulau baru tersebut. Tim gabungan terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) termasuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.