Optimalisasi Cukai Rokok Masuk Program Aksi Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 04/05/2021, 15:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Optimalisasi cukai hasil tembakau telah dimasukkan ke dalam program aksi pencegahan korupsi 2021-2022.

Menurut Fridolin Berek dari Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), program aksi pencegahan korupsi ini diharapkan dapat menghasilkan peningkatan penerimaan negara melalui pembenahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan cukai.

"Cukai dimasukkan ke dalam aksi pencegahan korupsi karena ada kajian dari Litbang KPK dan kajian-kajian lainnya yang menyatakan ada sekian jumlah uang yang tidak terpungut karena tata kelola yang kurang baik," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Selasa (4/5/2021).

Dia juga menyoroti kebijakan kenaikan cukai rokok ternyata tidak berdampak terhadap pertambuhan penerimaan negara. Justru, kata dia, kenaikan tarif yang terlalu tinggi memicu konsumen berpindah ke rokok ilegal.

"Optimalisasi cukai ini tidak hanya bicara soal penerimaan, tetapi lebih ke tata kelola. Roadmap menjadi penting dan itu sekarang dikerjakan lagi dan sudah mulai dibahas oleh Kemenko Perekonomian. Dan kita bersepakat soal roadmap ini. soal kesehatan, tenaga kerja, industri, penerimaan negara, itu kan yang ideal," kata dia.

Baca juga: Gara-gara Pandemi, Indonesia Terancam Balik Jadi Negara Low Middle Income

Lebih lanjut kata Fridolin, dalam hal optimalisasi cukai, regulasi, mekanisme, dan sistem adalah hal penting yang harus diperhatikan.

Ia mengatakan, dalam hal regulasi cukai, dibutuhkan juga roadmap atau peta jalan yang jelas dan komprehensif. Sebab ucapnya, selama ini belum ada roadmap dalam pengaturan cukai rokok. Hal ini justru menyebabkan kehilangan potensi penerimaan negara.

Sementara itu, Sekjen Transparency International Indonesia Danang Widoyoko mengatakan, sampai saat ini kebijakan cukai masih terkendala regulasi lainnya seperti pengawasan terhadap harga jual rokok dan potensi penghindaran pajak.

Hal ini dinilai menyebabkan potensi penerimaan negara menjadi hilang. Belum lagi ternyata kebijakan kenaikan cukai tidak efektif karena tidak ada perubahan prevalensi perokok pemula dan ini menjadi catatan agar pemerintah bisa membahasnya.

"Penting juga untuk menutup celah penghindaran pajak dengan menyederhanakan struktur cukai. Ini yang saya kira perlu ditelaah, dan ditopang dengan pengawasan yang intensif," ujarnya.

Baca juga: Ini Daftar Kereta yang Beroperasi di Masa Larangan Mudik Lebaran 2021

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Negara yang Terletak Paling Utara di ASEAN yaitu Myanmar

Negara yang Terletak Paling Utara di ASEAN yaitu Myanmar

Whats New
Anggota Komisi XI DPR Ungkap Cara Pemerintah Mempertahankan Subsidi BBM

Anggota Komisi XI DPR Ungkap Cara Pemerintah Mempertahankan Subsidi BBM

Whats New
Wamendag: Pengguna Platform Transaksi Aset Kripto Zipmex Sudah Bisa Tarik Dana

Wamendag: Pengguna Platform Transaksi Aset Kripto Zipmex Sudah Bisa Tarik Dana

Whats New
KKP Kembangkan Kawasan Konservasi Nasional Laguna Wayag Jadi Destinasi Ekowisata

KKP Kembangkan Kawasan Konservasi Nasional Laguna Wayag Jadi Destinasi Ekowisata

Whats New
Indonesia Ritel Summit Diharap Bangkitkan Usaha yang Stagnan Selama 22 Tahun

Indonesia Ritel Summit Diharap Bangkitkan Usaha yang Stagnan Selama 22 Tahun

Whats New
Erick Thohir: Sekarang Hampir 50 Persen Perdagangan Pembayarannya Menggunakan Digital

Erick Thohir: Sekarang Hampir 50 Persen Perdagangan Pembayarannya Menggunakan Digital

Whats New
Holding ID Survey Diharapkan Jadi 'Top 5 Leader' di Asia Pasifik

Holding ID Survey Diharapkan Jadi "Top 5 Leader" di Asia Pasifik

Rilis
Harga BBM Bakal Naik, Pemerintah Siapkan Bansos

Harga BBM Bakal Naik, Pemerintah Siapkan Bansos

Whats New
Pegawai Alfamart Minta Maaf Sebar Video Pencuri Cokelat, Hotman Paris: Jangan Minta Maaf Kalau Tak Bersalah

Pegawai Alfamart Minta Maaf Sebar Video Pencuri Cokelat, Hotman Paris: Jangan Minta Maaf Kalau Tak Bersalah

Whats New
BPS Soroti Kenaikan Nilai Ekspor Tidak Disertai Peningkatan Volume yang Signifikan

BPS Soroti Kenaikan Nilai Ekspor Tidak Disertai Peningkatan Volume yang Signifikan

Whats New
Sudah 620.000 Kendaraan Daftar MyPertamina, Mayoritas Pengguna Pertalite

Sudah 620.000 Kendaraan Daftar MyPertamina, Mayoritas Pengguna Pertalite

Whats New
IHSG Ditutup Melemah 0,5 Persen ke 7.093,28

IHSG Ditutup Melemah 0,5 Persen ke 7.093,28

Whats New
Nilai Tukar Rupiah Melemah 0,5 Persen, 1 Dollar AS Setara Rp 14.742

Nilai Tukar Rupiah Melemah 0,5 Persen, 1 Dollar AS Setara Rp 14.742

Whats New
Erick Thohir Wanti-wanti soal Ancaman Krisis Pangan

Erick Thohir Wanti-wanti soal Ancaman Krisis Pangan

Whats New
Syarat Naik Pesawat Terbaru Berlaku 11 Agustus: Belum Vaksin Booster Wajib Tes PCR

Syarat Naik Pesawat Terbaru Berlaku 11 Agustus: Belum Vaksin Booster Wajib Tes PCR

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.