Protes ke Mabes Polri, Kreditur Indosterling MInta Pidana Terkait PKPU Dihentikan

Kompas.com - 06/05/2021, 21:03 WIB
PT Indosterling Group meluncurkan Indosterling Aset Manajemen sekaligus dua produk reksa dana, yaitu Reksa Dana Indosterling Pasar uang dan Reksa Dana Indosterling Ekuitas Likuid Plus di Jakarta, Rabu (6/3/2019). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAPT Indosterling Group meluncurkan Indosterling Aset Manajemen sekaligus dua produk reksa dana, yaitu Reksa Dana Indosterling Pasar uang dan Reksa Dana Indosterling Ekuitas Likuid Plus di Jakarta, Rabu (6/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan kreditur produk High Yield Promissory Notes (HYPN) PT IndoSterling Optima Investa (IOI) menyampaikan sikap protes kepada Mabes Polri atas penolakan gugatan pidana terhadap manajemen IOI terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Aksi protes mereka lakukan dengan cara mengirimkan karangan bunga yang ditaruh di depan Kantor Mabes Polri Jakarta, pada Kamis (6/5/2021) siang.

Padahal, sejauh ini, pihak IOI sudah menunaikan pembayaran tahap keenam atas proses restrukturisasi produk HYPN. Pembayaran tahap keenam itu dilakukan pada 3 Mei 2021.

Baca juga: Kasus Gagal Bayar, Indosterling Sudah Lakukan Pembayaran ke 1.108 Kreditur

Pembayaran tahap keenam itu diberikan kepada 1.102 kreditur.

"Kami selalu berkomitmen sejak awal bahwa IOI akan berusaha menjadikan kepentingan kreditur sebagai prioritas utama," kata Communication Director IndoSterling Group Deasy Sutedja melalui keterangan tertulisnya.

Sejumlah kreditur IOI pun turut bersuara terkait berlanjutnya kasus PKPU IOI ke ranah pidana.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Salah satunya adalah Clay Rasidy.

"Kami telah menerima pembayaran juga mempertanyakan mengapa Polisi tetap memaksakan membawa kasus ini ke persidangan," kata dia.

Baca juga: TELE Sebut Kreditur Setujui Usulan Perdamaian dalam Proses PKPU

Kreditur IOI lainnya, Tjang Khian Tshoi mengungkapkan kekhawatirannya apabila proses pidana berlanjut maka hal tersebut akan merugikan kreditur yang selama ini sudah mendapatkan pembayaran hasil restrukturisasi produk HYPN sebesar Rp 1,9 triliun.

"Kami tidak ingin nasib kami serupa nasabah kasus lain yang akhirnya malah tidak menerima hak," ungkap Tjang.

Secara terpisah, Kuasa Hukum IOI Hardodi menjelaskan, dalam sistem hukum perdata pihak kreditur memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perdamaian apabila debitur telah lalai melaksanakan isi perdamaian.

Hal ini diatur dalam Pasal 291 Juncto Pasal 170 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

"Boleh saja menempuh jalur pidana kalau IOI dianggap telah lalai menjalankan kewajibanya sesuai putusan PKPU. Tapi faktanya sejauh ini lancar-lancar saja," ucapnya.

Baca juga: Proses PKPU Jiwasraya Terus Bergulir

"Bahkan sebagai itikad baik klien kami melakukan percepatan pembayaran. Perlu diketahui, saya sering ditanya sebagian besar kreditur, apakah uang kami bisa kembali kalau jalur pidana terus berjalan, saya jawab tidak ada jaminan bisa kembali," lanjut dia.

Dengan adanya sikap yang sudah disampaikan kreditur, Hardodi meminta agar pihak penyidik Mabes Polri menghentikan kasus ini.

"Penyidik polisi harusnya mementingkan hak dari para kreditur," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengapa Negara Singapura Lebih Berfokus pada Perdagangan dan Industri?

Mengapa Negara Singapura Lebih Berfokus pada Perdagangan dan Industri?

Whats New
Dampak Negatif Perdagangan Internasional dan Langkah Mengatasinya

Dampak Negatif Perdagangan Internasional dan Langkah Mengatasinya

Whats New
Bagaimana Aturan dan Cara Menghitung Gaji Part Time?

Bagaimana Aturan dan Cara Menghitung Gaji Part Time?

Work Smart
Kemenaker Sebut Sistem Pengupahan yang Baik Bisa Dongkrak Produktivitas Dunia Usaha

Kemenaker Sebut Sistem Pengupahan yang Baik Bisa Dongkrak Produktivitas Dunia Usaha

Rilis
Account Executive: Definisi, Jenjang Karier, dan Gaji

Account Executive: Definisi, Jenjang Karier, dan Gaji

Work Smart
Lifehack: Cerdas Finansial di Tengah Situasi Tak Pasti, bersama Financial Educator Lifepal Aulia Akbar

Lifehack: Cerdas Finansial di Tengah Situasi Tak Pasti, bersama Financial Educator Lifepal Aulia Akbar

Rilis
 ITDRI Festival 2021 Jadi Wadah Digital Talent Telkom Pamerkan Karya dan Berkolaborasi

ITDRI Festival 2021 Jadi Wadah Digital Talent Telkom Pamerkan Karya dan Berkolaborasi

Whats New
Mengenal OJK, Sejarah Berdiri, Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya

Mengenal OJK, Sejarah Berdiri, Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya

Whats New
Lewat KTT G20, Luhut Ingin Tunjukkan Kemajuan Pembangunan di Indonesia

Lewat KTT G20, Luhut Ingin Tunjukkan Kemajuan Pembangunan di Indonesia

Rilis
Erick Thohir: Banyak Perusahaan Kontrol Bibit Sawit Unggul, PTPN Buka Lebar untuk Petani

Erick Thohir: Banyak Perusahaan Kontrol Bibit Sawit Unggul, PTPN Buka Lebar untuk Petani

Whats New
Penerima Bantuan Subsidi Upah Ditambah, Begini Cara Cek Status Calon Penerima

Penerima Bantuan Subsidi Upah Ditambah, Begini Cara Cek Status Calon Penerima

Rilis
Minyak Goreng Turun, Berikut Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Minyak Goreng Turun, Berikut Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Spend Smart
Meski Terhalang Banjir, Tol Cisumdawu Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan

Meski Terhalang Banjir, Tol Cisumdawu Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan

Rilis
Fed Lakukan Tapering, Bagaimana Daya Tarik Obligasi Dalam Negeri?

Fed Lakukan Tapering, Bagaimana Daya Tarik Obligasi Dalam Negeri?

Rilis
Beda Cara Transaksi Pakai Kartu E-toll dan Pembayaran Tol Nirsentuh

Beda Cara Transaksi Pakai Kartu E-toll dan Pembayaran Tol Nirsentuh

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.