Kompas.com - 11/05/2021, 16:59 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mengejar penerimaan pajak dan disiplin fiskal pada tahun 2022.

Kendati demikian, kenaikan tarif PPN menjadi 15 persen dinilai kurang tepat lantaran Indonesia masih dalam proses pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad meminta pemerintah mengkaji ulang secara mendetail rencana tersebut.

"Rencana kenaikan tarif PPN pemerintah perlu dikaji ulang atau dibatalkan karena 2022 masih pemulihan ekonomi dan kita belum tahu kapan Covid-19 berakhir," kata Tauhid dalam diskusi online Indef, Selasa (11/5/2021).

Tauhid menuturkan, rencana kenaikan tarif PPN perlu melihat berbagai sisi, terlebih sisi konsumen maupun masyarakat kelas bawah. Saat ini, masyarakat kelas menengah ke bawah masih kesulitan karena ada penurunan daya beli.

Baca juga: KSPI Sesalkan Perusahaan Yang Bawa Karyawannya ke Pengadilan Karena Tuntut THR

Apalagi belum ada pihak yang memastikan kapan Covid-19 berakhir atau setidaknya mengalami penurunan. Beberapa negara di dunia bahkan mengalami tingkat penularan tinggi karena meledaknya gelombang ketiga (third waves) penularan virus.

"Ini jadi momentum yang tidak relevan, naik jadi 11 persen pun tidak relevan. Sampai hari ini tidak ada pihak-pihak yang memastikan kapan pandemi selesai, apa 2021 atau 2022. Kalau kita lihat kasusnya di dunia tidak bisa diperkirakan," ungkap Tauhid.

Lagipula kata Tauhid, kesejahteraan masih relatif stagnan hingga tahun 2022 dengan GDP per kapita di angka 4.500 dollar AS.

Kenaikan PPN kata Tauhid, dirasa belum perlu mengingat tarif PPN Indonesia dengan negara lain di ASEAN sama, yakni 10 persen.

Baca juga: Indonesia Kirim 1.400 Tabung Oksigen ke India

Kenaikan tarif PPN justru akan mengurangi daya saingnya dalam menarik investor asing. Asal tahu saja, Indonesia bersaing dengan Vietnam dalam hal menarik penanaman modal asing di dalam negeri.

Jika PPN dinaikkan, bukan tidak mungkin para investor cenderung memilih Vietnam.

"Kita bersaing untuk menarik investasi. Ketika ada jenis pajak kenaikan, mau tidak mau investor mikir ulang. Harus mengkalkulasikan biaya produksi, berapa dia jual dan sebagainya. Apakah dalam jangka pendek, menengah, panjang investasi mereka bisa kembali atau tidak," pungkasnya.

Baca juga: Perusahaan Ini Bayar Orang untuk Tidur Siang Rp 21 Juta, Minat?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ajinomoto, dari Jualan Micin, Kini Masuk Bisnis Chip Semikonduktor

Ajinomoto, dari Jualan Micin, Kini Masuk Bisnis Chip Semikonduktor

Whats New
Selama Sepekan Aliran Modal Asing Masuk Rp 9,64 Triliun ke RI

Selama Sepekan Aliran Modal Asing Masuk Rp 9,64 Triliun ke RI

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Pemimpin Modern

Pemimpin Modern

Work Smart
Krisis Pupuk Dunia: Dampaknya bagi Indonesia

Krisis Pupuk Dunia: Dampaknya bagi Indonesia

Whats New
Punya Bahan Bakunya, Jokowi Yakin RI Bisa Kuasai Produksi Baterai Kendaraan Listrik

Punya Bahan Bakunya, Jokowi Yakin RI Bisa Kuasai Produksi Baterai Kendaraan Listrik

Whats New
[POPULER MONEY] Sri Mulyani Kerap Dapat Tagihan dari Bos Pertamina dan PLN | Penyebab Startup Lakukan PHK Massal

[POPULER MONEY] Sri Mulyani Kerap Dapat Tagihan dari Bos Pertamina dan PLN | Penyebab Startup Lakukan PHK Massal

Whats New
Wacana KA Argo Parahyangan Dihapus demi Kereta Cepat

Wacana KA Argo Parahyangan Dihapus demi Kereta Cepat

Whats New
Volume Impor Tinggi, Utilisasi Kapasitas Industri Baja Nasional Rendah

Volume Impor Tinggi, Utilisasi Kapasitas Industri Baja Nasional Rendah

Whats New
[Kompasianival 2022 Better Lifestyle] Kendaraan Listrik: Masa Depan atau Tren Sesaat?

[Kompasianival 2022 Better Lifestyle] Kendaraan Listrik: Masa Depan atau Tren Sesaat?

Rilis
Luhut Sebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Rampung Sesuai Jadwal

Luhut Sebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Rampung Sesuai Jadwal

Whats New
Laba Bersih PertaLife Insurance di Kuartal-III 2022 Melonjak 71,04 Persen

Laba Bersih PertaLife Insurance di Kuartal-III 2022 Melonjak 71,04 Persen

Rilis
Hasil Riset Menemukan Perusahaan Startup Masih Kesulitan Rekrut dan Pertahankan Karyawan

Hasil Riset Menemukan Perusahaan Startup Masih Kesulitan Rekrut dan Pertahankan Karyawan

Whats New
Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 Dimulai, Ini Daftar Perusahaan yang Buka Lowongan

Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 Dimulai, Ini Daftar Perusahaan yang Buka Lowongan

Work Smart
Jelang Akhir Tahun, Berikut Kebutuhan Elektronik Penunjang Liburan yang Bisa Dibeli di TikTok Shop Grand Sale 12.12 Beserta Promonya

Jelang Akhir Tahun, Berikut Kebutuhan Elektronik Penunjang Liburan yang Bisa Dibeli di TikTok Shop Grand Sale 12.12 Beserta Promonya

BrandzView
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.