Posko THR Ditutup Hari Ini, Menaker Ida Ingatkan Masyarakat Segera Lapor Bila Ada Masalah THR

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta agar masyarakat segera melapor ke Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan apabila memiliki masalah terkait pembagian THR.

Sebab, Posko THR Keagamaan yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut akan ditutup pada hari ini, Kamis (20/5/2021).

“Berhubung Kamis ini, hari terakhir pelayanan Posko THR Keagamaan, kami ingatkan teman-teman pekerja, pengusaha, dan masyarakat umum yang membutuhkan informasi, mau berkonsultasi atau melakukan aduan terkait THR agar segera melapor,” ujar Menaker Ida.

Berdasarkan keterangan tertulis yang Kompas.com terima pada Kamis, Menaker Ida memaparkan, hingga Selasa (18/5/2021), Posko THR Keagamaan telah menerima 1.860 laporan.

Baca juga: Menaker Ida Nyatakan Posko THR 2021 Catat 1.860 Laporan

Dari jumlah itu, sebanyak 710 dari jumlah laporan tersebut merupakan konsultasi THR, sementara 1.150 lainnya merupakan pengaduan terkait masalah THR.

“Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk ditindaklanjuti penanganannya oleh dinas tenaga kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih terus kami periksa kelengkapan datanya," jelas Menaker Ida.

Adapun 1.150 aduan tersebut merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi pihak yang melakukan pengaduan.

Proses pengaduan THR di Posko THR Keagamaan

Menaker Ida menjelaskan, setelah Posko THR Keagamaan menerima aduan, selanjutnya Kemnaker melalui pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan atas aduan yang diterima.

Baca juga: Soal Pembayaran THR Indomaret, Begini Langkah Kemenaker

Kemudian, akan diberikan nota pemeriksaan sebanyak dua kali dengan jangka waktu paling lama 30 hari. Tahap selanjutnya adalah pemberian rekomendasi pengenaan sanksi.

Seperti dijelaskan Menaker Ida sebelumnya, terdapat lima topik konsultasi yang diadukan oleh masyarakat maupun perusahaan kepada Posko THR Keagamaan.

Kelima topik tersebut meliputi THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya, dan THR bagi pekerja yang dirumahkan.

Selanjutnya, ada pula topik konsultasi tentang perhitungan THR bagi pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi dan THR bagi pekerja yang berstatus hubungan kemitraan, contohnya ojek dan taksi online.

Baca juga: Menaker Ida Harap Bulan Syawal Jadi Spirit Baru untuk Tingkatkan Kinerja Para Pegawai

Selain lima topik konsultasi, terdapat lima isu laporan THR yang diterima oleh Posko THR Keagamaan.

Kelima isu tersebut antara lain isu THR yang dibayar dengan cara dicicil oleh perusahaan, THR yang dibayarkan 20 sampai 50 persen, dan THR yang dibayar tidak penuh karena pemotongan gaji.

Isu selanjutnya adalah THR yang tidak dibayarkan sebesar satu bulan gaji, dan THR yang tidak dibayarkan karena pandemi Covid-19.

“Dari pengaduan tersebut, Kemnaker telah melakukan berbagai langkah. Mulai dari tahap memverifikasi, validasi data dan informasi, dan dilanjutkan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Daerah dan instansi terkait,” kata Menaker Ida.

Baca juga: Kemenaker Baru Tindaklanjuti 444 Pengaduan terkait Pembayaran THR

Langkah berikutnya, lanjut dia, adalah menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan rekomendasi pengenaan sanksi terhadap ketidakpatuhan.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi menambahkan, Kemnaker telah menggelar rapat koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Tim Posko THR Keagamaan secara virtual.

Sebagai informasi, rapat koordinasi tersebut dilakukan secara rutin untuk melakukan evaluasi penanganan pengaduan THR baik di pusat maupun daerah, serta merumuskan rencana tindak lanjut, termasuk rekomendasi sanksi terharap pelanggaran yang ada.