Pengenaan Bea Masuk Garmen Impor Diminta Tak Pukul Rata Semua Produk

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) alias safeguard untuk produk garmen impor.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengimbau, tarif bea masuk untuk produk garmen impor itu sebaiknya tidak dipukul rata alias perlu ada pengecualian.

“Menurut saya tetap bisa dilakukan pengecualian dengan tidak memberikan safeguard untuk yang merek-merek branded. Apalagi untuk yang menjadi komplemen untuk produk-produk lokal,” ujar Enny dalam siaran pers, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: Bea Masuk Garmen Impor Bakal Diterapkan, Pemerintah Diminta Antisipasi Jalur Tikus

Menurut Enny, produk impor dengan merek global memiliki spesifikasi tersendiri dan mempunyai segmentasi pasar untuk kalangan berpendapatan tinggi.

Jika produk-produk ini dikenakan safeguard, maka harga-harga barang tersebut semakin melambung tinggi di pasaran.

“Nah, itu tentu menyebabkan barang-barang branded tadi menjadi mahal, sehingga orang akan memilih membelinya justru ke luar negeri, seperti ke Singapura dan sebagainya,” imbuh Enny.

Ketua Umum Asosiasi Peritel Merek Global Indonesia (Apregindo), Handaka Santosa menambahkan, garmen merek global adalah komplimen untuk produk lokal.

Dia merasa tak tepat jika garmen merek global disamaratakan dan disebut membuat industri garmen dalam negeri tertekan, karena keduanya memiliki pasar yang berbeda.

Baca juga: Pemerintah akan Terapkan Bea Masuk Garmen Impor, Pelaku Usaha Keberatan

“Yang menjadi pesaing kita adalah garmen produk import massal atau generic, karena produk itu dijual dengan harga sangat murah, sehingga mematikan garmen lokal,” terang Handaka.

Karena itu ia menyayangkan jika pemerintah memukul rata garmen impor.

Hal ini, menurut Handaka, akan membuat daya saing Indonesia dengan negara di kawasan menjadi berkurang.

Kelengkapan produk yang tersedia di dalam negeri akan kalah dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya.

“Jika tidak tersedia secara lengkap di dalam negeri, maka akan ada perbedaaan besar dengan harga di misalnya Singapura dan Bangkok. Jika demikian, maka orang Indonesia nantinya akan pilih belanja ke luar negeri,” pungkas dia.