Pengenaan Bea Masuk Garmen Impor Diminta Tak Pukul Rata Semua Produk

Kompas.com - 11/06/2021, 09:22 WIB
Pekerja perempuan memproduksi alat pelindung diri sebuah perusahaan garmen saat kunjungan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu (1/7/2020). Kunjungan Menaker tersebut guna memastikan pekerja perempuan pada sektor industri tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif serta untuk mengecek fasilitas laktasi dan perlindungan kesehatan bagi pekerja terutama saat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPekerja perempuan memproduksi alat pelindung diri sebuah perusahaan garmen saat kunjungan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu (1/7/2020). Kunjungan Menaker tersebut guna memastikan pekerja perempuan pada sektor industri tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif serta untuk mengecek fasilitas laktasi dan perlindungan kesehatan bagi pekerja terutama saat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) alias safeguard untuk produk garmen impor.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengimbau, tarif bea masuk untuk produk garmen impor itu sebaiknya tidak dipukul rata alias perlu ada pengecualian.

“Menurut saya tetap bisa dilakukan pengecualian dengan tidak memberikan safeguard untuk yang merek-merek branded. Apalagi untuk yang menjadi komplemen untuk produk-produk lokal,” ujar Enny dalam siaran pers, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: Bea Masuk Garmen Impor Bakal Diterapkan, Pemerintah Diminta Antisipasi Jalur Tikus

Menurut Enny, produk impor dengan merek global memiliki spesifikasi tersendiri dan mempunyai segmentasi pasar untuk kalangan berpendapatan tinggi.

Jika produk-produk ini dikenakan safeguard, maka harga-harga barang tersebut semakin melambung tinggi di pasaran.

“Nah, itu tentu menyebabkan barang-barang branded tadi menjadi mahal, sehingga orang akan memilih membelinya justru ke luar negeri, seperti ke Singapura dan sebagainya,” imbuh Enny.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua Umum Asosiasi Peritel Merek Global Indonesia (Apregindo), Handaka Santosa menambahkan, garmen merek global adalah komplimen untuk produk lokal.

Dia merasa tak tepat jika garmen merek global disamaratakan dan disebut membuat industri garmen dalam negeri tertekan, karena keduanya memiliki pasar yang berbeda.

Baca juga: Pemerintah akan Terapkan Bea Masuk Garmen Impor, Pelaku Usaha Keberatan

“Yang menjadi pesaing kita adalah garmen produk import massal atau generic, karena produk itu dijual dengan harga sangat murah, sehingga mematikan garmen lokal,” terang Handaka.

Karena itu ia menyayangkan jika pemerintah memukul rata garmen impor.

Hal ini, menurut Handaka, akan membuat daya saing Indonesia dengan negara di kawasan menjadi berkurang.

Kelengkapan produk yang tersedia di dalam negeri akan kalah dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya.

“Jika tidak tersedia secara lengkap di dalam negeri, maka akan ada perbedaaan besar dengan harga di misalnya Singapura dan Bangkok. Jika demikian, maka orang Indonesia nantinya akan pilih belanja ke luar negeri,” pungkas dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X