Satgas Waspada Investasi Blokir 62 Entitas Kripto Ilegal

Kompas.com - 17/06/2021, 18:40 WIB
Kepala Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L. Tobing usai membuka Warung Waspada Investasi di Jakarta, Jumat (1/11/2019). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAKepala Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L. Tobing usai membuka Warung Waspada Investasi di Jakarta, Jumat (1/11/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir 62 entitas kripto ilegal.

Ketua SWI Tongam L Tobing mengatakan, entitas tersebut mengiming-imingi keuntungan dari penghimpunan dana masyarakat.

"Kami dari Satgas sampai hari ini sudah melakukan pemblokiran atau penghentian 62 entitas aset kripto ilegal," ujarnya dalam webinar Kompas Talks: Mengelola Demam Aset Kripto yang diselenggarakan Harian Kompas secara virtual, Kamis (17/6/2021).

Baca juga: Bappebti: Aset Kripto Bukan Alat Pembayaran

Tongam mengatakan, para oknum tersebut menggunakan berbagai modus dan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terkait cara kerja aset kripto.

Modus paling umum yang digunakan para entitas bodong, dijelaskan dia, adalah mengiming-imingi keuntungan tetap (fixed income) dengan persentase beragam. Ada yang menjanjikan income-nya sebesar 1 persen per hari dan ada juga yang 14 persen per minggu.

Padahal, aset kripto merupakan komoditas berjangka yang artinya nilai dari investasi naik turun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karenanya, Tongam mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur dengan investasi yang menawarkan kenutungan yang besar.

Baca juga: Waspada Investasi Bodong Aset Kripto, Ini Modusnya

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kelulusan CPNS Tak Didasarkan Rangking | Data Penerima Subsidi Gaji Diserahkan

[POPULER MONEY] Kelulusan CPNS Tak Didasarkan Rangking | Data Penerima Subsidi Gaji Diserahkan

Whats New
Ini Cara Memilih Tanggal dan Tempat Pencairan BPUM UMKM di E-Form BRI

Ini Cara Memilih Tanggal dan Tempat Pencairan BPUM UMKM di E-Form BRI

Whats New
Mengenal Apa Itu Stock Split Saham dan Dampaknya Bagi Investor

Mengenal Apa Itu Stock Split Saham dan Dampaknya Bagi Investor

Whats New
Mentan: Presiden Minta Porang yang Diekspor Sudah Diproses...

Mentan: Presiden Minta Porang yang Diekspor Sudah Diproses...

Whats New
Simak, Ini Ketentuan Bobot Penilaian SKD CPNS 2021

Simak, Ini Ketentuan Bobot Penilaian SKD CPNS 2021

Work Smart
OJK Minta Kominfo Blokir Aplikasi Penagih Utang

OJK Minta Kominfo Blokir Aplikasi Penagih Utang

Whats New
Kemenhub Tetapkan Konsorsium Pengelola Pelabuhan Anggrek Gorontalo

Kemenhub Tetapkan Konsorsium Pengelola Pelabuhan Anggrek Gorontalo

Whats New
Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi, Tanoto Foundation Donasikan 300 Ton Beras Premium

Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi, Tanoto Foundation Donasikan 300 Ton Beras Premium

Rilis
Menhub: Pembangunan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Dibiayai Swasta

Menhub: Pembangunan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Dibiayai Swasta

Whats New
WFH Dirasa Penuh Tantangan oleh Sejumlah Karyawan, Ini Tanggapan Psikolog

WFH Dirasa Penuh Tantangan oleh Sejumlah Karyawan, Ini Tanggapan Psikolog

Rilis
Bantu Pasien Covid-19, Sinar Mas Salurkan 1.200 Ton Oksigen Cair di Sumsel dan Jabar

Bantu Pasien Covid-19, Sinar Mas Salurkan 1.200 Ton Oksigen Cair di Sumsel dan Jabar

Rilis
Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 394 Miliar pada Semester I-2021

Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 394 Miliar pada Semester I-2021

Whats New
Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Obat Terapi COVID-19

Pemerintah Diminta Evaluasi Harga Eceran Tertinggi Obat Terapi COVID-19

Whats New
PPKM Level 4, Anak Berusia 12 Tahun ke Bawah Dilarang Naik KA Jarak Jauh

PPKM Level 4, Anak Berusia 12 Tahun ke Bawah Dilarang Naik KA Jarak Jauh

Whats New
Penjelasan Kemendikbud soal Harga Laptop Pelajar Rp 10 Juta Per Unit

Penjelasan Kemendikbud soal Harga Laptop Pelajar Rp 10 Juta Per Unit

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X