Indikasi Geografis: No Reputation, No Quality, No Price

Beberapa produk tersebut diantaranya adalah 20 produk kopi, Tembakau Srinthil Temanggung, Madu Sumbawa, Bandeng Asap Sidoarjo, Garam Amed Bali, Susu Kuda Sumbawa, Mebel Ukir Jepara, Produk Tenun, Salak Pondoh Sleman, Gula Semut Kulon Progo, Batik Tulis Nitik Yogyakarta, aneka rempah, serta aneka kerajinan tenun.

Masih banyak potensi Indikasi Geografis Indonesia yang dapat dikembangkan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote.

Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Melalui hak ekskusif atas indikasi geografis, masyarakat atau asosiasi pemegang hak indikasi geografis dapat memperoleh manfaat ekonomi secara optimal baik dari hasil produksi dan penjualan yang dilakukan sendiri atau dilisensikan kepada pihak lain.

Dengan demikian, Indikasi Geografis adalah legitimasi hukum terhadap reputasi dan kualitas suatu produk. Reputasi dan kualitas yang terjamin tentunya akan tercermin di dalam harga. Reputasi dan kualitas yang selalu dijaga dan dijamin secara hukum akan mampu mewujudkan dan mempertahankan harga di posisi yang terbaik sehingga akan membeirkan dampak signifikan bagi masyarakat pemegang hak indikasi geografis.

Tanpa adanya jaminan reputasi dan kualitas yang tercermin dalam indikasi geografis terdaftar maka akan sulit menciptakan bahkan mempertahankan harga yang optimal. Dengan kata lain, No Reputation, No Quality, No Price.

Ferianto, S.Si., M.H.
Peneliti pada Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajamen IPTEK dan Inovasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; dan Mahardhika Berliandaldo, SE., MM. : Analis Kebijakan pada Biro Umum, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).