Indikasi Geografis: No Reputation, No Quality, No Price

Kompas.com - 19/06/2021, 18:16 WIB
ilustrasi peta Indonesia THINKSTOCKS/NARUEDOMilustrasi peta Indonesia

Dengan demikian, melalui pencatatan database karakteristik, kualitas dan standar produk maka akan memungkinkan produsen atau asosiasi masyarakat perlindungan indikasi geografis untuk mampu menciptakan iklim produksi yang sehat dan terjamin dari kemungkinan adanya penyalahgunaan atau kecurangan dalam produksi yang dapat merugikan konsumen.

Indikasi Geografis adalah sebagai bentuk perlindungan hukum atas kekayaan alam dan budaya bangsa Indonesia yang prinsip perlindungannya adalah konstitutif artinya jika ingin mendapatkan perlindungan hukum maka harus didaftarkan atau dimohonkan.

Indikasi geografis juga penting dan strategis sebagai database nasional atas kekayaan alam dan budaya yang mampu dijadikan produk kekayaan intelektual untuk modal pembangunan berbasis keunggulan daerah. Tanpa adanya pendaftaran indikasi geografis tentu akan menyulitkan pemerintah daerah maupun pusat, dalam menata dan memetakan indikasi geografis dan potensinya.

Data yang belum tercatat secara nasional akan riskan bagi daerah pemilik potensi indikasi geografis karena bisa saja potensi tersebut akan dimanfaatkan oleh pihak atau negara negara lain.

Berdasarkan data jumlah indikasi geografis yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), hingga tahun 2018, telah mencapai 65 buah.

Baca juga: Hak Kekayaan Intelektual: The Art of Compromised

Beberapa produk tersebut diantaranya adalah 20 produk kopi, Tembakau Srinthil Temanggung, Madu Sumbawa, Bandeng Asap Sidoarjo, Garam Amed Bali, Susu Kuda Sumbawa, Mebel Ukir Jepara, Produk Tenun, Salak Pondoh Sleman, Gula Semut Kulon Progo, Batik Tulis Nitik Yogyakarta, aneka rempah, serta aneka kerajinan tenun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Masih banyak potensi Indikasi Geografis Indonesia yang dapat dikembangkan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote.

Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Melalui hak ekskusif atas indikasi geografis, masyarakat atau asosiasi pemegang hak indikasi geografis dapat memperoleh manfaat ekonomi secara optimal baik dari hasil produksi dan penjualan yang dilakukan sendiri atau dilisensikan kepada pihak lain.

Dengan demikian, Indikasi Geografis adalah legitimasi hukum terhadap reputasi dan kualitas suatu produk. Reputasi dan kualitas yang terjamin tentunya akan tercermin di dalam harga. Reputasi dan kualitas yang selalu dijaga dan dijamin secara hukum akan mampu mewujudkan dan mempertahankan harga di posisi yang terbaik sehingga akan membeirkan dampak signifikan bagi masyarakat pemegang hak indikasi geografis.

Tanpa adanya jaminan reputasi dan kualitas yang tercermin dalam indikasi geografis terdaftar maka akan sulit menciptakan bahkan mempertahankan harga yang optimal. Dengan kata lain, No Reputation, No Quality, No Price.

Ferianto, S.Si., M.H.
Peneliti pada Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajamen IPTEK dan Inovasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; dan Mahardhika Berliandaldo, SE., MM. : Analis Kebijakan pada Biro Umum, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.