Soal Pajak Sembako, BKF: Selama Ini Kami Cenderung Tak Ingin Bebani Rakyat...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menarik pajak pertambahan nilai (PPN) atas beberapa barang tertentu, termasuk sembako premium dan sekolah kelas atas.

Analis Kebijakan Ahli Madya PKPN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Rustam Effendi mengatakan, PPN memang merupakan salah satu instrumen pajak yang paling powerfull.

Menurut dia, saat ini pemerintah sudah terlalu baik memberikan banyak pengecualian dan tak ingin membebani rakyat. Bahkan sembako premium hingga buah-buahan dengan harga fantastis mendapat insentif PPN.

"Selama ini cenderung tidak ingin membebani rakyat sampai buah-buahan impor pun yang mahal-mahal, ada yang sekilo Rp 6 juta (tetap mendapat insentif PPN). Nah, ini menimbulkan ketidakadilan," kata Rustam dalam diskusi virtual, Jumat (25/6/2021).

Baca juga: Erick Thohir: Tak Sampai 50 Persen BUMN yang Siap Kompetisi dengan Swasta dan Asing

Rustam menuturkan, tarif PPN yang tengah dibahas ini adalah peluang pemerintah memperluas basis pajak dan mereformasi sistem perpajakan yang lebih adil.

Selain lebih adil, penerimaan negara yang lebih baik juga akan berkontribusi membiayai beragam pembangunan, termasuk ketika suatu saat terjadi krisis berikutnya.

Dengan begitu, pemerintah tak perlu mengambil opsi melebarkan defisit ketika krisis terjadi lagi.

"Jangan sampai nanti misalnya kalau ada krisis berikutnya kita pakai opsi melebarkan defisit. Nah (krisis) ini juga pengalaman yang luar biasa menurut saya," tutur dia.

Adapun kata Rustam, langkah menarik PPN dari barang/jasa tertentu terjadi lantaran kapasitas fiskal pemerintah terbatas. Di sisi lain, sektor industri hingga masyarakat meminta pemerintah hadir membantu.

Baca juga: Ini Daftar Sembako Premium yang Akan Dikenakan PPN