Faisal Basri soal PPN: Bereskan dulu Korupsi dan High Cost Economy...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tidak menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam waktu dekat.

Sebelum menaikkan pajak, Faisal mengimbau agar pemerintah membereskan masalah yang ada di Indonesia seperti masalah kemiskinan maupun kebocoran anggaran akibat korupsi.

“Bereskan dulu korupsi dan high cost economy. Kalau misal seperti ini, yang ada seperti mengucurkan air di ember bocor. Yang paling penting, keadilan ditegakkan,” ujar Faisal dalam web seminar, Minggu (4/7/2021).

Baca juga: Pemerintah Kaji Skema PPN Multitarif, Ini Besarannya

Faisal juga meminta pemerintah dalam berhati-hati dalam meningkatkan PPN ini dan jangan melakukan perbandingan kondisi Indonesia dengan negara-negara Eropa karena kondisi masyarakat miskin di Indonesia masih sangat tinggi.

Ia mengutip data dari Bank Dunia. Memang, penduduk miskin Indonesia hingga September 2020 tercatat 10,19 persen. Namun, penduduk rentan miskin di Indonesia mencapai 52,8 persen dengan jumlah sekitar 143 juta penduduk.

Nah, bila pemerintah akhirnya menerapkan peningkatan PPN dalam waktu dekat, ini akan mengancam 52,8 persen penduduk rentan miskin tersebut ke jurang kemiskinan. Karena, PPN ini akan berlaku buat semua masyarakat meski nantinya ada pengecualian.

Baca juga: Daging Sapi dan Beras Premium Akan Dikenakan PPN

“Saran saya, prinsip dasar semua harus dikarenkan PPN baik barang maupun jasa. Namun, ada mekanisme yang menguasai hajat hidup orang banyak tarif pajaknya 0 persen. Tapi hati-hati karena hantunya ada di detail,” tandasnya. (Bidara Pink)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Sebelum kerek PPN, pemerintah diminta bereskan kemiskinan dan tindak korupsi