Kompas.com - 01/07/2021, 15:48 WIB
Ilustrasi pajak adalah Pixabay/StevepbIlustrasi pajak adalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, saat ini pemerintah sedang memetakan skema pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) multitarif.

Dia bilang, hal ini dilakukan untuk menciptakan keadilan di masyarakat.

"Kira-kira RUU nanti, kalau saat ini, undang-undang mengatur tarif PPN 10 persen. Kita mengusulkan ada penyesuaian tarif karena tadi dibandingkan negara lain kita masih jauh. Tetapi nanti bisa di atasi dikompensasi dengan multi tarif," ujar Yustinus dalam webinar Dampak RUU PPN Terhadap Industri Strategis Nasional yang disiarkan virtual, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: Daging Sapi dan Beras Premium Akan Dikenakan PPN

Skema rancangan pengenaan PPN yang baru, salah satunya yakni tarif umum yang dikenakan sebesar 12 persen untuk kompensasi penurunan penerimaan PPh Badan.

Kemudian, tarif rendah 5 atau 7 persen untuk barang atau jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak seperti kebutuhan pangan dasar rumah tangga.

Lalu, ada juga PPN untuk jasa tertentu seperti pendidikan dan angkutan penumpang yang dikenai tarif sebesar 7 persen .

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini yang kita rancang, dengan demikian kalau sekarang semua barang kena 10 persen, kelak kita bisa mengatur kalau kebutuhan susu, perlengkapan bayi, perlengkapan perempuan, perlengkapan sekolah sekarang kena 10 persen, kelak bisa terapkan 5 atau 7 persen itu yang sebenarnya diakomodir," kata Yustinus

Dia menambahkan, kebijakan yang dirancang terkait PPN ini tidak akan diterapkan dalam waktu dekat mengingat kondisi ekonomi Indonesia dalam masa pemulihan di saat pandemi Covid-19.

Baca juga: Siap-siap, Pemerintah Bakal Bebaskan PPN Sewa Toko di Pasar hingga Mal

"Pemerintah tidak ingin ini sekarang. Tapi saat inilah kita punya waktu membuat payung kebijakan landasan hukum. Penerapannya nanti bisa kita diskusikan dan kita akan perhitungkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, tidak mungkin diterapkan dalam waktu dekat," jelas Yustinus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.