YLKI: Vaksinasi Berbayar Tidak Etis di Tengah Pandemi yang Mengganas

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik adanya program vaksinasi berbayar di tengah tingginya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. YLKI menilai program vaksinasi gotong royong ini perlu dibatalkan.

"Tetiba menyeruak adanya vaksin gotong royong yang berbayar, yang dijual di apotek-apotek tertentu. Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. Oleh karena itu, vaksin berbayar harus ditolak," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangannya, Senin (12/7/2021).

Menurutnya, adanya kebijakan vaksinasi berbayar dan vaksinasi gratis akan membingungkan masyarakat. Selain itu, vaksin berbayar juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan oleh masyarakat.

"Bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik dan yang gratis lebih buruk kualitasnya," kata dia.

Baca juga: Beda dengan KRL dan KA Lokal, Syarat Naik KA Jarak Jauh Tak Perlu STRP

Tulus pun khawatir kebijakan tersebut malah hanya akan semakin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi Covid-19.

"Yang digratiskan saja masih banyak yang malas atau tidak mau, apalagi vaksin berbayar," imbuhnya.

Padahal kata Tulus, di banyak negara, justru masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19 diberikan hadiah oleh pemerintahnya. Ini bertujuan agar semakin banyak warga yang mau divaksin.

Oleh karena itu, kata dia, YLKI mendesak agar vaksinasi gotong royong yang berbayar untuk kategori individu dibatalkan.

"Kembalikan pada kebijakan semula, yang membayar adalah pihak perusahaan, bukan individual. Pemerintah harus mengutamakan vaksin yang gratis dulu, sehingga tidak terkesan berbisnis dan komersialistik," pungkasnya.

Baca juga: Kimia Farma Tunda Vaksinasi Berbayar