Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deretan Risiko jika PPKM Darurat Diperpanjang hingga 6 Minggu

Kompas.com - 14/07/2021, 14:30 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menyiapkan skenario perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga enam minggu ke depan.
Hal tersebut diketahui berdasarkan bahan paparan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Senin (12/7/2021).

Dalam paparan tersebut disebutkan, perpanjangan PPKM darurat hingga enam minggu bisa dilakukan karena risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi di Indonesia, khususnya penyebaran varian baru (Delta).

"PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," sebut paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip Kompas.com, Senin (12/7/2021).

Baca juga: Sri Mulyani Sudah Siapkan Skenario Perpanjangan PPKM Darurat Hingga 6 Minggu

PPKM darurat diperpanjang untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan mobilitas masyarakat menurun.

Di sisi lain, perpanjangan PPKM darurat bisa menimbulkan risiko bagi kondisi perekonomian di Tanah Air.

Berikut deretan risiko jika terjadi perpanjangan PPKM darurat:

Risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi

Dalam bahan paparan Sri Mulyani itu disebutkan, dampak pertama PPKM darurat diperpanjang adalah tingkat konsumsi masyarakat akan melambat.

Hal ini bisa menyebabkan pemulihan ekonomi Indonesia tertahan.

Dampak kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi RI di kuartal III diprediksi melambat ke kisaran 4-5,4 persen.

Baca juga: Ini Dampak Ekonomi jika PPKM Darurat Diperpanjang hingga 6 Minggu


Risiko ledakan PHK

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengkhawatirkan terjadinya ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika PPKM darurat diperpanjang selama 4-6 minggu.

“Karena tidak menutup kemungkinan dalam situasi PPKM darurat ini perusahaan melakukan PHK terhadap buruh," kata Said Iqbal dalam siaran pers, Rabu (14/7/2021).

"Terus terang, saat ini ancaman adanya ledakan PHK sudah di depan mata. Karena saat ini sudah banyak perusahaan yang mengajak serikat pekerja berunding untuk membicarakan program pengurangan karyawan,” sambung dia.

Said mengungkapkan, saat ini sudah ada pekerja yang dirumahkan. ia juga mengatakan upah pekerja tersebut terancam dipotong.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tahun 2024, BKN Tak Melakukan Pendataan Ulang Tenaga non-ASN

Tahun 2024, BKN Tak Melakukan Pendataan Ulang Tenaga non-ASN

Whats New
Judi Online dan Alternatif Peningkatan Kesejahteraan Modal Minimal

Judi Online dan Alternatif Peningkatan Kesejahteraan Modal Minimal

Whats New
Erick Thohir 'Warning' Direksi BUMN, Ini Sebabnya

Erick Thohir "Warning" Direksi BUMN, Ini Sebabnya

Whats New
Angan-angan Swasembada Daging Sapi

Angan-angan Swasembada Daging Sapi

Whats New
[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK | Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK | Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Naik 3,1 Persen, Laba Bersih Telkom Kuartal I 2024 Capai Rp 6,3 Triliun

Naik 3,1 Persen, Laba Bersih Telkom Kuartal I 2024 Capai Rp 6,3 Triliun

Whats New
Bakal Pindah ke IKN, Erick Thohir Tawarkan Investor Kelola Aset BUMN di Jakarta

Bakal Pindah ke IKN, Erick Thohir Tawarkan Investor Kelola Aset BUMN di Jakarta

Whats New
Asosiasi: Usaha Angkutan Penyeberangan Bisa Terpengaruh Kenaikan Dollar AS

Asosiasi: Usaha Angkutan Penyeberangan Bisa Terpengaruh Kenaikan Dollar AS

Whats New
BSI Bidik Target Bisnis Emas Tumbuh 30 Persen pada 2024

BSI Bidik Target Bisnis Emas Tumbuh 30 Persen pada 2024

Whats New
Perusahaan Asal Singapura Jadi Investor Pertama KIT Batang Tahun Ini

Perusahaan Asal Singapura Jadi Investor Pertama KIT Batang Tahun Ini

Whats New
Ada Gejolak Global, Erick Thohir Telepon Direksi BUMN, Minta Susun Strategi

Ada Gejolak Global, Erick Thohir Telepon Direksi BUMN, Minta Susun Strategi

Whats New
Inflasi Medis Kerek Harga Premi Asuransi Kesehatan hingga 20 Persen

Inflasi Medis Kerek Harga Premi Asuransi Kesehatan hingga 20 Persen

Whats New
Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Anggaran Belanja di Tengah Konflik Iran-Israel

Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Anggaran Belanja di Tengah Konflik Iran-Israel

Whats New
Ekspor Batik Aromaterapi Tingkatkan Kesejahteraan Perajin Perempuan Madura

Ekspor Batik Aromaterapi Tingkatkan Kesejahteraan Perajin Perempuan Madura

Whats New
Hadiri Halalbihalal Kementan, Mentan Amran: Kami Cinta Pertanian Indonesia

Hadiri Halalbihalal Kementan, Mentan Amran: Kami Cinta Pertanian Indonesia

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com