Risma Usul Gunakan Kartu Elektronik untuk Percepat Penyaluran Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengusulkan penggunaan kartu elektronik dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Hal tersebut ia usulkan kepada himpunan bank milik negara (Himbara), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar proses penyaluran bansos bisa lebih cepat.

"Nah, bank itu memerlukan waktu sekitar 1 bulan untuk mencetak kartu. Cukup lama. Saya sudah bicara sama Himbara, BI (Bank Indonesia), dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), bagaimana kalau menggunakan kartu elektronik saja (melalui sistem digital). Jadi tidak usah mencetak dan menggunakan kartu yang seperti ATM itu,” kata Risma seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Banyak Bansos Pemerintah Saat PPKM, Begini Cara Cek Penerimanya

Ia menjelaskan, proses penyaluran bansos baru terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) memang membutuhkan terobosan baru.

Sebab, pemerintah telah menambahkan penerima bantuan sebanyak 5,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Bansos tersebut berupa bantuan non-tunai usulan daerah yang disalurkan melalui Himbara dengan mekanisme non-tunai seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Selain usulan penggunaan kartu elektronik, Risma juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan verifikasi dan validasi data.

Khususnya dalam memenuhi alokasi penerima bantuan non tunai kepada 5,9 jtua keluarga.

"Karena kan sesuai ketentuan dalam undang-undang data penerima diusulkan oleh daerah. Untuk mengakselerasi penyaluran bantuan, kami mengintensifkan koordinasi dengan pemda,” kata mantan Walikota Surabaya tersebut.

Baca juga: Bansos Mulai Dibagikan, Luhut: Jangan Sampai Ada Data Fiktif

Untuk diketahui, selama PPKM, pemerintah menyalurkan beberapa program bansos tambahan.

Selain yang telah disebutkan di atas, pemerintah juga menyalurkan bantuan berupa beras bulog sebanyak 10 kg/keluarga kepada pemegang Kartu Sembako dan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).

Selain itu, pemerintah juga mengucurkan BLT kepada pelaku UMKM sebesar Rp 1,2 juta. Bantuan tersebut diberikan kepada 3 juta pelaku UMKM.

Pemerintah juga memperpanjang diskon tarif listrik untuk golongan 450 VA dan 900 VA bersubsidi sampai September 2021. Diskon 50 persen diberikan untuk pelanggan golongan 450 VA, sedangkan golongan 900 VA akan menerima diskon 25 persen.

Untuk pelanggan pasca-bayar, stimulus atau diskon diberikan dengan langsung memotong tagihan rekening listrik pelanggan. Untuk pelanggan pra-bayar, diskon tarif listrik diberikan saat pembelian token listrik.

Baca juga: Terima Aduan Warga Tak Terima Bansos, Risma: Ternyata Pindah Tak Lapor RT...