Cegah Monopoli, Pemerintah Diminta Distribusikan Obat Covid-19 ke Apotek Kecil dan Menengah

JAKARTA, KOMPAS.com - Permintaan terhadap obat terapi Covid-19 mengalami peningkatan dalam kurun waktu dua bulan terakhir, seiring dengan meningkatnya angka kasus positif virus tersebut.

Untuk memenuhi permintaan itu, pemerintah diminta memastikan adanya distribusi yang merata terhadap produksi obat-obatan untuk pasien Covid-19.

Pusat Studi Kebijakan Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat (Puskesra) menyatakan, distribusi obat terapi Covid-19 seharusnya tidak saja melibatkan perusahaan-perusahaan farmasi besar, tetapi juga memberikan peranan kepada perusahaan farmasi skala menengah ke bawah.

Baca juga: Ini Prosedur Tes CAT CPNS untuk Peserta Positif Covid-19 dan Isoman

Direktur Eksekutif Puskesra Rafles Hasiholan menilai, saat ini produksi dan distribusi obat-obatan penanganan Covid-19 tidak merata, sehingga rakyat kesulitan untuk mendapatkan obat di apotek-apotek kecil.

"Beberapa waktu lalu, kita dihebohkan dengan video Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan sidak ke apotek kecil untuk mengecek persediaan obat-obatan untuk pasien Covid-19. Saat itu Presiden tidak menemukan satu pun obat dan hanya ada beberapa multivitamin," tuturnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/8/2021).

"Ini menjadi bukti nyata bahwa obat-obatan untuk pasien Covid-19 belum terdistribusi merata," kata dia," tambahnya.

Namun demikian, berdasarkan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sejumlah obat terapi Covid-19 dapat ditemukan di farmasi milik BUMN atau apotek besar.

"Situasi yang dialami langsung oleh Presiden Jokowi menunjukkan gambaran nyata distribusi obat-obatan penanganan Covid-19 yang belum merata dan sepertinya dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar saja," ujar Rafles.

Baca juga: Bantu Tangani Dampak Covid-19, Astra Serahkan 5 Unit Ambulans ke BNPB

Oleh karenanya, Puskesra meminta pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, BPOM, dan institusi lainnya untuk memperkuat industri farmasi dan obat-obatan dalam negeri di masa pandemi Covid-19.

Hal tersebut diharap mampu meningkatkan pasokan obar terapi Covid-19, sehingga pendistribusiannya dapat dilakukan secara merata.

"Presiden Jokowi harus menyampaikan kepada jajaran kementerian dan lembaga untuk menindak tegas kelompok atau korporasi tertentu yang terindikasi melakukan monopoli obat-obatan terapi Covid-19," ucap dia.