Mentan Minta BPK Kawal Penggunaan Anggaran di Kementan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawal berbagai program strategis yang ada di Kementerian Pertanian (Kementan), terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran.

Mentan mengatakan, pengawasan BPK dinilai penting agar tidak ada kesempatan bagi jajaran di Kementan untuk melakukan penyelewengan anggaran.

"Saya berharap BPK merasa bahwa Kementan itu adalah anak yang selalu dapat marah tapi juga selalu dapat sayang," ujar Mentan saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2020, dikutip Kompas.com melalui siaran resminya, Kamis (12/8/2021).

Mentan menjelaskan, upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional melalui sektor pertanian terus dilakukan. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan produktivitas dan juga membuka peluang usaha bagi petani milenial.

Baca juga: Pesan Erick Thohir ke PLN: Stop Permainan Proyek yang Enggak Penting

"Sebab pertanian itu bicara lapangan kerja dan bicara segala aspek, termasuk sosial, politik, agama, bangsa dan hubungan antar negara. Karena itu harus kita jaga betul agar kita tidak kekurangan makanan," katanya.

Kementan telah merumuskan 5 langkah strategi melalui 5 Cara Bertindak (5 CB). Kelimanya meliputi Peningkatan Kapasitas Produksi, Diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, pengembangan pertanian modern serta Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks).

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara IV pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun mengapresiasi kerja keras jajaran Kementan terkait pengelolaan anggaran yang selama ini dinilai terus mengalami perbaikan.

Hal ini membuat Kementan mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut turut.

"Sekali lagi saya sangat mengapresiasi kerja keras yang dilakukan jajaran Kementan, baik itu arahan dari Pak Menteri, dari para pejabatnya dan juga kerja keras dari semua satuan kerjanya baik yang di pusat maupun di daerah," kata dia.

Baca juga: Ini Penyebab Laman BPJS Ketenagakerjaan Tak Bisa Diakses untuk Melihat Penerima Subsidi Upah