Mulai 2022, Pemerintah Ganti Skema Subsidi Elpiji 3 Kg hingga Solar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan memulai reformasi subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang pada tahun 2022.

Reformasi ini bakal dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan banyak aspek, khususnya kondisi ekonomi masyarakat.

"Kebijakan subsidi energi akan diarahkan lebih tepat sasaran, melalui pelaksanaan kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat secara bertahap dan berhati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (24/8/2021).

Baca juga: 86 Persen Subsidi Elpiji 3 Kg Dinikmati Pejabat Negara hingga Anggota DPR

Wanita yang akrab disapa Ani ini mengungkap, reformasi subsidi secara bertahap ini berlaku untuk subsidi tabung 3 kg dan subsidi listrik.

Selain dua subsidi ini, pemerintah juga akan mengarahkan subsidi solar menjadi subsidi berbasis orang, tidak lagi subsidi berbasis komoditas.

"Pemerintah akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi solar agar sejalan dengan kebijakan subsidi tepat sasaran," ucap Ani.

Guna menjalankan hal itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, pemerintah akan melakukan upaya penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan melakukan verifikasi dan validasi secara reguler.

Pihaknya bakal mendorong pembangunan sistem yang terintegrasi dengan data sasaran penerima subsidi..

"Hal jni dilakukan untuk memastikan subsidi diberikan kepada golongan masyarakat yang perlu dilindungi, yaitu masyarakat miskin dan rentan," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: Subsidi Akan Diubah, Berapa Harga Elpiji 3 Kg Tahun Depan?

Sebelumnya, reformasi subsidi energi kerap dibicarakan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Badan Anggaran DPR RI memberikan usulan terkait metode penyaluran subsidi pada tahun 2022.

Salah satu metode yang direkomendasikan adalah metode sidik jari atau biometrik wajah, yang diintegrasikan dengan KPM bansos dalam DTKS. Metode ini mengganti kartu yang selama ini dimiliki KPM.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan, pergantian skema subsidi dilakukan agar lebih tepat sasaran. Pasalnya saat ini, pemberian subsidi kerap tidak tepat sasaran karena ketidakakuratan data.

Subsidi LPG 3 kilogram misalnya, hanya 36 persen saja dari total subsidi yang dinikmati oleh 40 persen masyarakat termiskin. Di sisi lain, 40 persen orang terkaya justru menikmati 39,5 persen dari total subsidi.

Subsidi berjalan dengan konsep harga yang tepat namun tetap melindungi masyarakat miskin dan masyarakat rentan. Dana yang berhasil dihemat akan digunakan untuk meningkatkan anggaran perlindungan sosial, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur.

"Kami menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses transformasi ini. Secara keseluruhan anggarannya semakin berkualitas," kata dia beberapa waktu lalu.

Baca juga: Cara Menjadi Agen Elpiji 3 Kg: Modal Usaha, Syarat, dan Aturan Operasi