Relaksasi Restrukturisasi Kredit Diperpanjang, Ini Komentar Perbankan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan  resmi diperpanjang selama satu tahun, dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023.

Hal Ini dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan juga stabilitas perbankan.

Keputusan yang akan dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas POJK Stimulus Covid 19 itu disambut baik oleh perbankan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menilai, perpanjangan masa relaksasi itu dapat membantu perseroan untuk menjaga kinerja debitur restrukturisasi, yang saat ini trennya terus mengalami perbaikan.

Baca juga: BRI dan BNI Setujui Restrukturisasi Utang Jangka Pendek Garuda Indonesia

"BNI sangat menyambut baik kebijakan terkait perpanjangan restrukturisasi dari OJK menjadi 31 Maret 2022," kata Sekretaris Perusahaan BNI, Mucharom, kepada Kompas.com, Jumat (3/9/2021).

Mucharom mengatakan, sampai dengan Juli 2021, posisi kredit yang direstrukturisasi oleh BNI mencapai Rp 81,5 triliun, turun sekitar Rp 20,8 triliun dari posisi Desember 2020 sebesar Rp 102,3 triliun.

Penyusutan itu juga diikuti oleh menurunnya loan at risk (LaR) BNI, dari Rp 158,5 triliun atau setara 28,74 persen total kredit pada Desember 2020, menjadi Rp 147,9 triliun atau setara 26,28 persen pada Juli 2021.

Dengan adanya masa perpanjangan itu, BNI akan terus menjaga kualitas kredit yang direstrukturisasi, dengan meningkatkan kualitas kredit melalui perbaikan manajemen risiko dan sejumlah inisiatif.

Pertama, bank dengan kode emiten BBNI itu akan melakukan perbaikan end to end credit process business banking dan consumer, meliputi estimasi arus kas atau pipeline management, underwriting process, dan juga monitoring.

Kemudian, Mucharom mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi dan penyempurnaan proses pengelolaan LaR secara berkala, dengan memisahkan pengelolaan debitur LaR dan debitur non LaR.

"Melakukan monitoring kredit secara disiplin melalui review debitur watchlist/LAR yang dilakukan secara periodik (bulanan) telah dilakukan secara berkala pada forum LaR, KPR, Pemantauan portofolio management," kata Mucharom.

Baca juga: Respons Bank BUMN soal Kemarahan Risma Terkait Penyaluran Bansos

Sementara itu, Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F Haryn menilai, perpanjangan restrukturisasi kredit dilakukan untuk mengantisipasi dampak dari ketidakpastian Covid-19.

Saat ini, bank swasta terbesar itu, secara proaktif masih melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak Covid-19, yang sesuai dengan kebijakan pemerintah.

"Skema restrukturisasi disesuaikan dengan analisis kondisi dan kebutuhan debitur, serta melakukan pemantauan secara ketat. Diharapkan sampai dengan waktu yang diberikan oleh regulator beberapa debitur yang terdampak dapat pulih kembali," tutur Hera.

Hingga Juni 2021, BCA mencatat terdapat 13,9 persen atau Rp 80,5 triliun dari total kredit yang merupakan kredit restruktur tingkat ketertagihan atau collectable 1.