PPKM Jawa-Bali Berlanjut, Waktu Makan di Tempat Jadi 60 Menit

Kompas.com - 06/09/2021, 20:19 WIB
ilustrasi warteg kharisma bahari. SHUTTERSTOCK/Djoni Satriailustrasi warteg kharisma bahari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dalam penerapan PPKM level 2-4 di Jawa-Bali sepekan ke depan, terdapat beberapa penyesuaian ketentuan aktivitas masyarakat.

Pada periode penerapan PPKM 7-13 September 2021, restoran, rumah makan, dan kafe diperbolehkan untuk melayani makan di tempat atau dine in dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen dan waktu makan 60 menit.

Sebelumnya, ketentuan kapasitas ini dibatasi hanya 25 persen dengan waktu makan maksimal 30 menit.

Baca juga: Siap-siap, Bantuan Pemerintah Buat PKL hingga Warteg Rp 1,2 Juta Segera Cair

"Penyesuaian waktu makan atau dine in di dalam mal menjadi 60 menit dengan kapasitas 50 persen," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin (6/9/2021).

Penyesuaian lainnya, pemerintah akan melakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di kota dengan status PPKM Level 3.

Dalam pelaksanaannya, wajib untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat, serta akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai salah satu syarat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Luhut menambahkan, bahwa penggunaan aplikasi PeduliLindungi ke depannya tak hanya berlaku di tempat-tempat wisata wilayah PPKM level 3, tetapi juga di wilayah PPKM level 2.

"Pada kabupaten/kota dengan status level 2 akan diwajibkan untuk menggunakan PeduliLindungi pada tempat-tempat wisata yang sudah diperbolehkan buka," kata dia.

Baca juga: PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Berlanjut Sampai 20 September, Ini Wilayahnya

Dalam penyesuaian aturan PPKM sepekan ke depan, pemerintah juga akan melakukan uji coba protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada pusat perbelanjaan atau mal yang berada di Bali.

Menurut Luhut, pandemi Covid-19 telah mengajarkan bahwa pentinya untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem dalam mengatur mobilitas masyarakat.

Keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian harus disikapi secara teliti dan hati-hati.

"Maka dalam mengambil keputusan, pemerintah terus merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Eksekusinya juga harus dilakukan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut," pungkas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.