Sri Mulyani Minta Pemda Tepat Waktu Bayar Insentif Tenaga Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah mempercepat penyaluran insentif tenaga kesehatan (nakes).

Bendahara Negara ini meminta pemda membayar insentif nakes tepat waktu karena nakes merupakan garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Kita akan melakukan intersepsi sehingga kecepatan untuk vaksinasi dan penanganan Covid-19 melalui PPKM tidak terkendala namun kita tetap mendorong untuk insentif nakes bisa dibayarkan secara tepat waktu," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Agustus 2021, Kamis (23/9/2021).

Baca juga: Penerimaan Pajak Tembus Rp 741,3 Triliun, Sri Mulyani: Konsumsi Mulai Membaik

Wanita yang akrab disapa Ani ini melaporkan, pemerintah pusat sudah menyalurkan insentif kepada 941.400 tenaga medis dengan total Rp 6,5 triliun.

Sementara penyaluran insentif untuk nakes daerah yang anggarannya berada di pemerintah daerah sudah tersalur Rp 4,1 triliun kepada 357.600 nakes.

Capaian ini memang sudah lebih baik daripada realisasi Rp 1,5 triliun pada Juli 2021 dan Rp 1,9 triliun pada bulan Agustus 2021. 

Sri Mulyani menyatakan, pemerintah akan terus memonitor penyaluran tersebut agar berjalan tepat waktu.

"Kita monitor terus terutama di daerah-daerah yang kemarin realisasi tenaga medis agak terlambat, kita coba dorong bersama Kementerian Dalam Negeri," kata dia.

Baca juga: Sri Mulyani Waspadai Dampak Evergrande karena Bisa Pengaruhi Ekspor RI

Sri Mulyani menuturkan, pemerintah sudah meminta Pemda mengalokasikan 8 persen dari DAU dan DBH untuk penanganan Covid-19 dan pembayaran insentif nakes.

Lewat earmarking ini, realisasi pembayaran insentif tenaga medis menjadi lebih baik.

Tercatat, pertumbuhan realisasi insentif nakes di daerah mencapai 216 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski demikian, penyaluran DAU/DBH ini baru Rp 11,7 triliun atau Rp 29,9 persen dari pos penanganan Covid-19 sebesar Rp 39,2 triliun.

Secara total, pemerintah sudah menyalurkan DAU/DBH ke Pemda seluruh Indonesia sebesar Rp 281 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani Soroti Penyaluran Kredit Perbankan yang Belum Signifikan

"Rp 39,2 triliun (dari DAU/DBH) adalah untuk penanganan Covid-19 dan baru dibelanjakan Rp 11,7 triliun. Penyaluran tahun lalu masih rendah, tapi kita lihat bulan ke bulan naik. Jadi ada suatu kenaikan dari pembayaran nakes di daerah ini tentu sangat baik bagi kesehatan," pungkas Ani.