Sri Mulyani Minta Pemda Tepat Waktu Bayar Insentif Tenaga Kesehatan

Kompas.com - 23/09/2021, 16:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah mempercepat penyaluran insentif tenaga kesehatan (nakes).

Bendahara Negara ini meminta pemda membayar insentif nakes tepat waktu karena nakes merupakan garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Kita akan melakukan intersepsi sehingga kecepatan untuk vaksinasi dan penanganan Covid-19 melalui PPKM tidak terkendala namun kita tetap mendorong untuk insentif nakes bisa dibayarkan secara tepat waktu," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Agustus 2021, Kamis (23/9/2021).

Baca juga: Penerimaan Pajak Tembus Rp 741,3 Triliun, Sri Mulyani: Konsumsi Mulai Membaik

Wanita yang akrab disapa Ani ini melaporkan, pemerintah pusat sudah menyalurkan insentif kepada 941.400 tenaga medis dengan total Rp 6,5 triliun.

Sementara penyaluran insentif untuk nakes daerah yang anggarannya berada di pemerintah daerah sudah tersalur Rp 4,1 triliun kepada 357.600 nakes.

Capaian ini memang sudah lebih baik daripada realisasi Rp 1,5 triliun pada Juli 2021 dan Rp 1,9 triliun pada bulan Agustus 2021. 

Sri Mulyani menyatakan, pemerintah akan terus memonitor penyaluran tersebut agar berjalan tepat waktu.

"Kita monitor terus terutama di daerah-daerah yang kemarin realisasi tenaga medis agak terlambat, kita coba dorong bersama Kementerian Dalam Negeri," kata dia.

Baca juga: Sri Mulyani Waspadai Dampak Evergrande karena Bisa Pengaruhi Ekspor RI

Sri Mulyani menuturkan, pemerintah sudah meminta Pemda mengalokasikan 8 persen dari DAU dan DBH untuk penanganan Covid-19 dan pembayaran insentif nakes.

Lewat earmarking ini, realisasi pembayaran insentif tenaga medis menjadi lebih baik.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Efektifkan Revisi Perpres 191 Tekan Konsumsi Pertalite-Solar yang Kuotanya Kian Menipis?

Efektifkan Revisi Perpres 191 Tekan Konsumsi Pertalite-Solar yang Kuotanya Kian Menipis?

Whats New
Kuota BBM Subsidi Menipis, Pertamina Bakal Batasi Pembelian?

Kuota BBM Subsidi Menipis, Pertamina Bakal Batasi Pembelian?

Whats New
Kenaikan Tarif Ojol Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk  Persiapan dan Sosialisasi ke Pengguna dan Driver

Kenaikan Tarif Ojol Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Persiapan dan Sosialisasi ke Pengguna dan Driver

Whats New
Karyawannya Diancam UU ITE oleh Konsumen, Alfamart Tunjuk Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum

Karyawannya Diancam UU ITE oleh Konsumen, Alfamart Tunjuk Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum

Whats New
Dukung Kemandirian Nasional, Produsen Alkes Merek “OneMed” Agresif Ekspansi

Dukung Kemandirian Nasional, Produsen Alkes Merek “OneMed” Agresif Ekspansi

Rilis
80 Persen Keluarga Belum Punya Rumah, 'Backlog' Perumahan RI Kini di Atas 12 Juta

80 Persen Keluarga Belum Punya Rumah, "Backlog" Perumahan RI Kini di Atas 12 Juta

Whats New
Aturan Baru Syarat Perjalanan, Belum Vaksinasi Booster Wajib Tes PCR

Aturan Baru Syarat Perjalanan, Belum Vaksinasi Booster Wajib Tes PCR

Whats New
PGN Salurkan Jargas untuk 800 SR di Cluster Cataline, Kabupaten Tangerang

PGN Salurkan Jargas untuk 800 SR di Cluster Cataline, Kabupaten Tangerang

Whats New
Bergerak Fluktuatif, IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

Bergerak Fluktuatif, IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

Whats New
BPS: hingga Juli 2022, Neraca Dagang RI Surplus 27 Bulan Berturut-turut

BPS: hingga Juli 2022, Neraca Dagang RI Surplus 27 Bulan Berturut-turut

Whats New
Erick Thohir: Pemerintah Tidak Anti Merek Asing, Tidak Anti Kolaborasi Banyak Negara

Erick Thohir: Pemerintah Tidak Anti Merek Asing, Tidak Anti Kolaborasi Banyak Negara

Whats New
Lika-liku Rencana Kenaikan Tarif Ojol, Tuai Polemik hingga Berujung Penundaan

Lika-liku Rencana Kenaikan Tarif Ojol, Tuai Polemik hingga Berujung Penundaan

Whats New
Rincian UMR Karawang 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Rincian UMR Karawang 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Work Smart
Nilai Ekspor RI Juli 2022, Menyusut Secara Bulanan, Meningkat Secara Tahunan

Nilai Ekspor RI Juli 2022, Menyusut Secara Bulanan, Meningkat Secara Tahunan

Whats New
Indonesia Swasembada Beras, FAO: Kami Mengucapkan Selamat...

Indonesia Swasembada Beras, FAO: Kami Mengucapkan Selamat...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.