Kemnkominfo: Otoritas Perlindungan Data Pribadi Bisa Berbentuk Badan atau Dirjen

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan membentuk Otoritas Perlindungan Data (OPD) di bawah kementerian. Hal ini menyusul adanya urgensi keamanan data pribadi di industri digital.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pengerapan mengatakan, pihaknya masih merumuskan bentuk badan yang cocok untuk regulator tersebut.

"Terkait apakah ini di dalam satu dirjen, apapun nanti bentuk badannya apakah dirjen, apakah nanti badan, kami sudah mempunyai gambaran dasar, kita akan membentuk yg namanya tata kelola digital," kata Semuel dalam diskusi program RUU PDP secara virtual, Selasa (5/10/2021).

Baca juga: DPR: Idealnya, Otoritas Perlindungan Data Pribadi Langsung di Bawah Presiden

Semuel menuturkan, regulator itu akan fokus pada tata kelola data pribadi. Maka itu di dalamnya akan ada edukasi dan pembentukan pedoman untuk korporasi.

"Ini sudah kita rumuskan juga, ini bukannya kita tidak persiapkan, ini akan kita kembangkan tapi memang nanti level eselon I, di tata kelola digital," beber dia.

Sementara itu, Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Perlindungan Data Pribadi, Muhammad Farhan menjelaskan, pembentukan Otoritas Perlindungan Data (OPD) ini idealnya langsung di bawah kewenangan presiden.

Namun dia tidak menutup kemungkinan untuk membentuknya di bawah Kemkominfo. Saat ini kata Farhan, Komisi I DPR RI tengah mendiskusikan cara pengawasan yang tepat, sebagai kepanjangan tangan dari pengawasan DPR RI kepada kementerian/lembaga lain.

Dengan begitu, pengawasan OPD tidak hanya terbatas pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU antara otoritas terkait dengan DPR RI saja.

Baca juga: Cara Mencegah Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Belanja Online

"Maka apakah (perlu) ada sebuah tangan kepanjangan dari DPR RI yang bisa mengawasi keseharian ataupun operasional ataupun kebijakan yang dibuat oleh OPD ini? Dan ini memang jadi sebuah pemikiran di anggota DPR RI. Pelan-pelan fraksi sudah mulai membuka pintu dialog," jelas Farhan.

Selain itu, Komisi I DPR RI tengah membahas cara memilih anggota profesional untuk lembaga pengawas tersebut. Pun memastikan lembaga baru tersebut segara berjalan ketika UU dan aturan turunan terkait pembentukannya disahkan.

"Hal ini memang bukan hal mudah sama sekali. Jadi secara implementasi, memang kita hadapi tantangan yang berat, luar biasa beratnya. Tapi kalau kita sampai harus buat sebuah lembaga yang independen, (mungkin) di bawah presiden langsung," pungkas Farhan.