Pemerintah Terjebak “Sunk Cost” dalam Proyek Kereta Cepat?

MEMBENGKAKNYA biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mendorong pemerintah turun tangan. Ya, pemerintah memutuskan untuk menggunakan dana APBN guna membiayai pembangunan proyek triliunan tersebut.

Sebuah kebijakan yang benar-benar berbeda dari yang diputuskan pada 2015 ketika saat itu pemerintah menegaskan untuk tidak menggunakan APBN guna membiayai proyek tersebut.

Tentu, ada pertimbangan tersendiri dari pemerintah untuk ikut membiayai proyek tersebut yang bagi banyak pihak dianggap tidak feasible atau tidak layak.

Namun di sini saya tidak ingin mencoba menghitung apakah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut feasible atau tidak. Ini karena banyak sekali variabel yang harus dijadikan acuan hitungan.

Baca juga: Dilema Kereta Cepat: Sampai Bandung 46 Menit, Tapi Cuma di Pinggiran

Pun, sejauh ini sudah banyak pihak yang melakukan hitung-hitungan atas kelayakan proyek tersebut.

Akan tetapi, melihat langkah pemerintah yang bela-belain turun tangan dan menggunakan APBN untuk membiayai kereta cepat tersebut, saya jadi ingat istilah sunk cost trap.

Sunk cost sendiri secara harfiah adalah biaya yang tenggelam atau biaya yang hangus. Berapapun biaya yang dikeluarkan, hal itu tidak akan berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan ataupun investor di masa mendatang.

Contoh yang relevan untuk saat ini misalnya, di tengah pandemi, sebuah perusahaan tetap membayar sewa gedung meskipun karyawan bisa bekerja di rumah.

Artinya, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk sewa gedung itu sebenarnya tidak ada dampaknya ke perusahaan seperti meningkatkan efisiensi waktu karyawan, dan sebagainya. Justru sebaliknya, biaya tersebut hangus.

Contoh lainnya, perusahaan tetap membayar karyawan-karyawannya yang senior meskipun mereka tak lagi produktif dan berkontribusi pada kinerja organisasi. Dengan kata lain, ada nggak gaji yang dialokasikan ke karyawan senior tersebut, kinerja perusahaan tak terpengaruh. Justru, membayar mereka adalah sebuah kesia-siaan.