Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bambang P Jatmiko
Editor

Penikmat isu-isu ekonomi

Pemerintah Terjebak “Sunk Cost” dalam Proyek Kereta Cepat?

Kompas.com - 12/10/2021, 10:18 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MEMBENGKAKNYA biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mendorong pemerintah turun tangan. Ya, pemerintah memutuskan untuk menggunakan dana APBN guna membiayai pembangunan proyek triliunan tersebut.

Sebuah kebijakan yang benar-benar berbeda dari yang diputuskan pada 2015 ketika saat itu pemerintah menegaskan untuk tidak menggunakan APBN guna membiayai proyek tersebut.

Tentu, ada pertimbangan tersendiri dari pemerintah untuk ikut membiayai proyek tersebut yang bagi banyak pihak dianggap tidak feasible atau tidak layak.

Namun di sini saya tidak ingin mencoba menghitung apakah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut feasible atau tidak. Ini karena banyak sekali variabel yang harus dijadikan acuan hitungan.

Baca juga: Dilema Kereta Cepat: Sampai Bandung 46 Menit, Tapi Cuma di Pinggiran

Pun, sejauh ini sudah banyak pihak yang melakukan hitung-hitungan atas kelayakan proyek tersebut.

Akan tetapi, melihat langkah pemerintah yang bela-belain turun tangan dan menggunakan APBN untuk membiayai kereta cepat tersebut, saya jadi ingat istilah sunk cost trap.

Sunk cost sendiri secara harfiah adalah biaya yang tenggelam atau biaya yang hangus. Berapapun biaya yang dikeluarkan, hal itu tidak akan berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan ataupun investor di masa mendatang.

Contoh yang relevan untuk saat ini misalnya, di tengah pandemi, sebuah perusahaan tetap membayar sewa gedung meskipun karyawan bisa bekerja di rumah.

Artinya, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk sewa gedung itu sebenarnya tidak ada dampaknya ke perusahaan seperti meningkatkan efisiensi waktu karyawan, dan sebagainya. Justru sebaliknya, biaya tersebut hangus.

Contoh lainnya, perusahaan tetap membayar karyawan-karyawannya yang senior meskipun mereka tak lagi produktif dan berkontribusi pada kinerja organisasi. Dengan kata lain, ada nggak gaji yang dialokasikan ke karyawan senior tersebut, kinerja perusahaan tak terpengaruh. Justru, membayar mereka adalah sebuah kesia-siaan.

Sunk Cost Trap

Sementara itu mengutip investopedia, sunk cost trap mengacu pada kecenderungan orang yang bertindak secara irasional untuk meneruskan aktivitas yang sebenarnya tidak sesuai dengan harapan mereka. Orang tersebut melakukan itu karena menganggap waktu maupun biaya yang telah dikeluarkan sudah cukup besar.

Contoh yang populer mengenai sunk cost trap ini adalah, ada penonton film yang memilih untuk bertahan duduk di kursi bioskop meskipun dia tidak menikmati film yang diputar. Ini karena mereka menganggap telah banyak berkorban untuk bisa menonton bioskop seperti telah menembus jalanan yang macet, mengumpulkan uang banyak, dan sebagainya.

Baca juga: Mengenal "Sunk Cost Fallacy", Istilah "Bucin" di Dunia Investasi

Demikian pula dengan pengunjung restoran yang memaksakan diri menghabiskan makanan yang dipesan kendati dia sangat tidak menyukai rasanya. Ini lantaran si pengunjung itu terlanjur memesan makanan yang mahal dan melakukan reservasi tempat duduk.

Dalam dunia investasi kita sering melihat banyak investor yang tetap memegang sahamnya kendati saham tersebut telah anjlok di bawah 50 persen. Alasannya, karena emiten tersebut memiliki ikatan emosional dengan keluarganya.

Concorde Fallacy

Concorde, pesawat terbang sipil tercepat yang pernah dibuat, mampu menempuh penerbangan antara London dan New York dalam waktu kurang dari tiga jam.Mirror Concorde, pesawat terbang sipil tercepat yang pernah dibuat, mampu menempuh penerbangan antara London dan New York dalam waktu kurang dari tiga jam.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRI Bakal Ambil Langkah Hukum soal Konten Ajakan Tarik Uang dari Bank

BRI Bakal Ambil Langkah Hukum soal Konten Ajakan Tarik Uang dari Bank

Whats New
Soal Uang Hilang di Tabungan, Ekonom Sebut Perbankan Punya Pengawasan Ketat

Soal Uang Hilang di Tabungan, Ekonom Sebut Perbankan Punya Pengawasan Ketat

Whats New
PetroChina Dinilai Konsisten Tingkatkan Kompetensi Perajin Batik dan Dorong Literasi di Jambi

PetroChina Dinilai Konsisten Tingkatkan Kompetensi Perajin Batik dan Dorong Literasi di Jambi

Whats New
Wamen BUMN: Emas Bukan Aset 'Sunset'

Wamen BUMN: Emas Bukan Aset "Sunset"

Whats New
Peleburan 7 BUMN Karya Ditargetkan Rampung September 2024

Peleburan 7 BUMN Karya Ditargetkan Rampung September 2024

Whats New
Relaksasi Harga Gula Akan Berakhir, Pengusaha Ritel Berharap Stok Terjamin

Relaksasi Harga Gula Akan Berakhir, Pengusaha Ritel Berharap Stok Terjamin

Whats New
Komitmen Dorong Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Perkuat Peran Mandiri Agen

Komitmen Dorong Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Perkuat Peran Mandiri Agen

Whats New
Resmikan The Gade Tower, Wamen BUMN: Jadi Simbol Modernisasi Pegadaian

Resmikan The Gade Tower, Wamen BUMN: Jadi Simbol Modernisasi Pegadaian

Whats New
Kemenperin Kasih Bocoran soal Aturan Impor Ban

Kemenperin Kasih Bocoran soal Aturan Impor Ban

Whats New
Pengusaha Ritel: Pembatasan Pembelian Gula Bukan karena Stok Kosong

Pengusaha Ritel: Pembatasan Pembelian Gula Bukan karena Stok Kosong

Whats New
Luhut Minta Penyelesaian Lahan di IKN Tak Rugikan Masyarakat

Luhut Minta Penyelesaian Lahan di IKN Tak Rugikan Masyarakat

Whats New
Prudential Indonesia Rilis Produk Asuransi Kesehatan PRUWell, Simak Manfaatnya

Prudential Indonesia Rilis Produk Asuransi Kesehatan PRUWell, Simak Manfaatnya

Whats New
Kunjungi IKN, Luhut Optimistis Pembangunan Capai 80 Persen pada Agustus 2024

Kunjungi IKN, Luhut Optimistis Pembangunan Capai 80 Persen pada Agustus 2024

Whats New
Wamendes PDTT: Urgensi Transmigrasi dan Dukungan Anggaran Perlu Ditingkatkan

Wamendes PDTT: Urgensi Transmigrasi dan Dukungan Anggaran Perlu Ditingkatkan

Whats New
IDSurvey Tunjuk Suko Basuki sebagai Komisaris Independen

IDSurvey Tunjuk Suko Basuki sebagai Komisaris Independen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com