Bank Dunia: Pengertian, Sejarah, dan Kritik

Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA)

IDA dibentuk pada tahun 1960 untuk melengkapi IBRD yang lebih dahulu ada. Lembaga ini dibentuk dengantujuan memberikan pinjaman dana kepada negara kategori berkembang dan miskin.

International Finance Corporation (IFC)

Pendanaan oleh IFC lebih fokus pada sektor swasta. Selain menyediakan pendanaan, IFC juga menyediakan layanan konsultasi untuk perusahaan-perusahaan di negara berkembang.

Badan Penjamin Investasi Multilateral (MIGA)

MIGA adalah lembaga yang bertugas dalam memberikan jaminan pada investor untuk melindungi investasi asing langsung dari resik politik dan juga dari non-komersial yang ada pada negara berkembang.

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)

ICSID adalah lembaga yang melayani urusan arbitrase ataupun penyelesaian hukum dalam suatu sengketa investasi internasional.

Bank Dunia memiliki tujuan yang akan dicapai pada tahun 2030. Tujuan tersebut salah satunya yakni untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem.

Hal itu dilakukan dengan mengurangi jumlah penduduk dengan pendapatan kurang dari 1,90 dollar AS atau sekitar Rp 26.980 (kurs Rp 14.200) menjadi 3 persen.

Selain itu, target Bank Dunia lainnya yakni meningkatkan pendapatan penduduk berpendapatan terendah sebesar 40 persen di setiap negara.

Pada tahun 2021 ini, Bank Dunia telah berkomitmen untuk pendanaan sebesar 125 miliar dollar AS kepada 100 negara.

Baca juga: Sistem Ekonomi Sosialis: Pengertian, Sejarah, dan Ciri-cirinya

Kritik terhadap Bank Dunia

Terdapat beberapa kelompok yang mengiritisi Bank Dunia. Kelompok-kelompok yang merupakan oposisi dari Bank Dunia percatat, struktur fundamental lembaga tersebut hanya memperburuk kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin.

Sistem yang saat ini berlaku di Bank Dunia memungkinan pemegang saham terbesar untuk mendominasi suara, sehingga setiap kebijakan lembaga tersebut diputuskan oleh negara-negara kaya, namun diterapkan di negara miskin.

Hal itu dinilai bisa mengakibatkan kebijakan yang tak sesuai dengan kepentingan dari negara berkembang itu sendiri.

Negara berkembang sebagai penerima bantuan kerap kali harus menyesuaikan kebijakan politik, sosial, dan ekonominya sesuai dengan resolusi Bank Dunia.

Di sisi lain, meski bank dunia menyediakan pendampingan, informasi, dan pelatihan, serta hal lain yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan, banyak negara berkembang yang masih harus memilih antara kemampuan mereka untuk membayar utang (kepada Bank Dunia) atau melakukan investasi untuk layanan kesehatan, pendidikan, atau program sosial lain.

Baca juga: Bank Dunia Tangguhkan Bantuan Keuangan untuk Afghanistan