Survei CISA: 77,37 Persen Responden Tolak Rencana Kenaikan PPN

Tercatat, sekitar 16,05 persen responden memiliki alasan kuat untuk mendukung kenaikan pajak guna mengakselerasikan peningkatan Kesejahteraan.

"Lalu, 13,58 persen (responden menilai kenaikan tarif PPN) untuk pemulihan ekonomi, 9,88 persen untuk efisiensi dan efektivitas terhadap produktifitas kinerja pemerintah, serta 3,7 persen untuk kepatuhan warga negara," beber dia.

Di sisi lain, survei menemukan ada beberapa responden yang enggan memberikan jawaban terkait kenaikan PPN. Mereka menganggap kebijakan pemerintah belum tersosialisasi dengan masif. Mereka pun merasa "burn out" dengan preferensi kebijakan ekonomi pemerintah selama ini.

Masyarakat juga memilih opsi lain alih-alih menaikkan tarif PPN. Pemerintah menurut mereka, harus mengambil kebijakan prioritas yang lebih ideal, urgen, dan relevan dengan konstelasi nasional.

Sebanyak 15,88 persen publik mendorong pemerintah segera melakukan pemberantasan korupsi secara meluas. Kemudian, 12,86 persen lainnya meminta pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional.

Baca juga: Menkeu: Masyarakat Berpenghasilan Kecil Menengah Tetap Tidak Perlu Bayar PPN

"12,63 persen (meminta) melaksanakan resuffle kabinet, 11,38 persen menguatkan penegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia, serta 10,88 persen memperbaiki Kesejahteraan Sosial,” pungkas Herry.

Sebagai informasi, pemerintah menaikkan tarif PPN sebesar 11 persen tahun depan. Namun, tarif tersebut tidak berlaku untuk beberapa barang atau jasa yang dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tetap membebaskan tarif PPN untuk sembako, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, angkutan umum darat dan air, serta angkutan udara.

Bendahara negara ini mengungkapkan, tidak adanya tarif PPN untuk masyarakat kecil mencerminkan keadilan. Sebab, tidak semua barang atau jasa bisa dipukul rata. Ada sembako yang high-end, ada pula sembako yang jadi kebutuhan sehari-hari.

"Kita memberikan fasilitas pembebasan PPN. Ini terutama untuk barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, dan beberapa jenis jasa lain. Masyarakat berpenghasilan menengah kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok tersebut," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers UU HPP, Kamis (7/10/2021).

Baca juga: PPN Naik Jadi 11 Persen Tahun Depan, Skemanya Tetap Single Tarif