Turun 32 Persen, RI Tarik Utang Rp 645,8 Triliun hingga Oktober 2021

Kompas.com - 25/11/2021, 18:43 WIB
Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam seremoni penyerahan aset eks-BLBI kepada Pemkot Bogor dan 7 Kementerian/Lembaga di Jakarta, Kamis (25/11/2021). Dok. Kementerian KeuanganMenteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam seremoni penyerahan aset eks-BLBI kepada Pemkot Bogor dan 7 Kementerian/Lembaga di Jakarta, Kamis (25/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penarikan utang RI hingga Oktober 2021 terkontraksi 32,5 persen.

Hingga kini, penarikan utang mencapai Rp 645,8 triliun atau 54,9 persen dari APBN yang sebesar Rp 1.177,4 triliun.

Penarikan utang ini juga lebih kecil dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 956,3 persen.

Baca juga: Gubernur BI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan Tembus 5,5 Persen

"Pembiayaan pada 31 Oktober 2021 mencapai Rp 645,8 triliun dari utang. Dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 956,3 triliun, ini adalah penurunan yang sangat tajam padahal kita masih dalam situasi Covid-19. Tapi kita bisa menurunkan pembiayaan yang sangat signifikan yaitu -32,5 persen," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (25/11/2021).

Wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan, turunnya penarikan utang disebabkan oleh turunnya penarikan utang dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan turunnya pinjaman netto pemerintah.

Tercatat pembiayaan utang dari SBN sampai Oktober 2021 ini -29,1 persen. Nominalnya mencapai Rp 668,7 triliun atau 55,4 persen dari target APBN senilai Rp 1.207,3 triliun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tahun lalu, penerbitan SBN netto mencapai Rp 943,5 triliun. Sementara pinjaman netto terkontraksi 2,3 kali lipat.

"Ini adalah cerita mengenai pemulihan APBN, konsolidasi dan fiskal policy yang prudent. Makanya Fitch (Ratings) menggarisbawahi APBN kita mulai menunjukkan adanya penyehatan," beber Sri Mulyani.

Baca juga: Pesan Sri Mulyani Buat Obligor BLBI: Tidak Bayar Utang adalah Kezaliman

Ani menuturkan, penurunan utang sedikit banyak dipengaruhi oleh bantuan Bank Indonesia menyerap SBN untuk membiayai sebagian defisit fiskal.

Kontribusi Bank Indonesia dalam pembelian SBN skema SKB I mencapai Rp 143,32 triliun yang terdiri dari SUN Rp 97,89 triliun dan SBSN mencapai Rp 45,44 triliun.

Di sisi lain, pemerintah menggunakan SAL dalam rangka mengoptimalkan manajemen cash atau likuiditas serta memanfaatkan fasilitas dari BI dalam bentuk SKB III, terutama untuk belanja kesehatan.

"Jadi pembiayaan kita ada cerita positif yang sangat kuat mengenai kesehatan APBN yang secara bertahap akan kita restore atau kita pulihkan," pungkas Sri Mulyani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Resmikan Pusat Industri Digital 4.0, Apa Itu?

Pemerintah Resmikan Pusat Industri Digital 4.0, Apa Itu?

Whats New
Erick Thohir Sebut Putusan MK soal UU Cipta Kerja Berdampak Minim ke BUMN

Erick Thohir Sebut Putusan MK soal UU Cipta Kerja Berdampak Minim ke BUMN

Whats New
Sri Mulyani: Wanita sampai UMKM Rentan Terjebak Pinjol Ilegal

Sri Mulyani: Wanita sampai UMKM Rentan Terjebak Pinjol Ilegal

Whats New
Airlangga Sebut Industri Kelapa Sawit Bisa Pertahankan 16,2 Juta Tenaga Kerja Selama Pandemi

Airlangga Sebut Industri Kelapa Sawit Bisa Pertahankan 16,2 Juta Tenaga Kerja Selama Pandemi

Whats New
Sri Mulyani Sebut Pinjol Ilegal Lintah Darat Berteknologi Digital

Sri Mulyani Sebut Pinjol Ilegal Lintah Darat Berteknologi Digital

Whats New
Aplikasi IPOT Error Akibat Gedung Cyber Kebakaran, Dana Nasabah Dipastikan Aman

Aplikasi IPOT Error Akibat Gedung Cyber Kebakaran, Dana Nasabah Dipastikan Aman

Whats New
Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal

Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal

Whats New
Kemenkop UKM Pastikan BPUM Digunakan Untuk Sektor Produktif

Kemenkop UKM Pastikan BPUM Digunakan Untuk Sektor Produktif

Rilis
Pameran Bisnis Waralaba dan Lisensi IFRA Hybrid Diperpanjang hingga 12 Desember 2021

Pameran Bisnis Waralaba dan Lisensi IFRA Hybrid Diperpanjang hingga 12 Desember 2021

Whats New
Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan, Lewat Aplikasi hingga Browser

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan, Lewat Aplikasi hingga Browser

Whats New
 IHSG Ditutup Menguat Sore Ini, Rupiah Masih Melemah

IHSG Ditutup Menguat Sore Ini, Rupiah Masih Melemah

Whats New
Asuransi, Investasi, dan Dana Darurat, Mana yang Harus Diprioritaskan Lebih Dulu?

Asuransi, Investasi, dan Dana Darurat, Mana yang Harus Diprioritaskan Lebih Dulu?

Spend Smart
Rincian UMK Kota Bandung 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Rincian UMK Kota Bandung 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Whats New
Instrumen Pasar Modal: Pengertian, Jenis, dan Lembaga Penunjangnya

Instrumen Pasar Modal: Pengertian, Jenis, dan Lembaga Penunjangnya

Earn Smart
Cuma 5 Menit, Cara Mengisi Token Listrik di PLN Mobile

Cuma 5 Menit, Cara Mengisi Token Listrik di PLN Mobile

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.