Rencana Revisi Aturan BPOM Bikin Industri Air Minum Kemasan Was-was

Kompas.com - 04/12/2021, 20:15 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merevisi aturan terkait pelabelan khusus untuk kemasan galon berbahan polikarbonat (PC) membuat pengusaha was-was.

Rencana yang masuk dalam agenda Perubahan Kedua atas Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan tersebut dinilai berpotensi merugikan industri air minum dalam kemasan (AMDK).

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin) Rachmat Hidayat menyampaikan, industri AMDK keberatan dengan rencana perubahan peraturan BPOM terkait label pangan olahan ini.

Baca juga: Bogasari Jadi Pabrik Terigu Pertama yang Raih Industri Hijau

Dia menyebut, jika rencana revisi peraturan label pangan itu jadi diwujudkan, industri AMDK khususnya yang memproduksi galon guna ulang akan mengalami kerugian sampai Rp 36 triliun per tahun.

“Mungkin industri ini sebagian besar akan tutup. Tidak itu saja, jika semua produsen mengubah produknya menjadi galon sekali pakai, ini akan menimbulkan masalah lingkungan hidup,” ungkapnya dalam sebuah diskusi belum lama ini, dikutip pada Sabtu (4/12/2021).

Jika ingin melakukan pelabelan, menurutnya BPOM harus melakukannya untuk semua produk pangan. Dia merujuk kepada Peraturan BPOM No 20 tahun 2019 tentang Kemasan Pangan dan Peraturan BPOM No31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Baca juga: Meneropong Peluang Industri Healthtech di Indonesia

“Jadi, BPOM harus membuat kebijakan atas dasar keadilan dan kesetaraan, harus mengatur semua pangan olahan dan tidak hanya AMDK,” cetusnya.

Dalam kesemoatan yang sama, Deputi Pangan Kemenko Perekonomian Muhammad Saifulloh turut berkomentar terkait rencana perubahan Peraturan BPOM soal Label Pangan Olahan ini.

Menurut Saifulloh, sebelum mengeksekusi perubahan peraturan terkait pelabelan pangan olahan itu, BPOM harus menyampaikan terlebih dulu presentasinya kepada publik semua pro kontranya.

“Saya pikir nggak bisa serta merta BPOM secara sendiri mengeksekusi regulasi itu. Mereka juga harus melihat keseimbangan usaha. Apalagi saat ini masih dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19,” katanya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Spend Smart
Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Spend Smart
Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Pembiayaan APBN Melalui Utang Turun 62,4 Persen, Hanya Rp 155,9 Triliun Per April 2022

Whats New
Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Bank Mandiri Luncurkan Fitur Investasi di Aplikasi Livin'

Whats New
Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Jokowi Minta Luhut Bantu Urus Minyak Goreng, Ini Kata Kemendag

Whats New
Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Minat Jadi Agen Mandiri? Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya

Whats New
Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Kemendag Ungkap Alasan Larangan Eskpor CPO Dicabut

Whats New
Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Jadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara Mengudurkan Diri dari Presiden Komisaris OVO

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.