Cegah Jakarta Tenggelam, 4 Sistem Penyediaan Air Minum Dikejar Pembangunannya hingga 2030

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta bekerja sama membangun penyediaan air minum perpipaan untuk mengurangi ekstraksi air tanah. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah Jakarta tenggelam.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Sinergi dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

Baca juga: Belanja Subsidi Bengkak Lagi Setelah 2 Tahun Susut, Per 2021 Capai Rp 243,1 Triliun

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Senin (3/1/2022).

Luhut mengatakan, isu Jakarta tenggelam menjadi alarm bagi pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan air tanah secara terus-menerus oleh masyarakat.

Baca juga: Luhut Sesumbar Penanganan Pandemi di RI: Hampir Tidak Ada di Dunia Ini Seperti Kita Telatennya

Pemerintah pun merespon isu itu dengan mengambil inisiatif untuk mengurangi dan menghentikan pemanfaatan air tanah di Jakarta melalui penyediaan air minum perpipaan yang mencukupi bagi masyarakat Jakarta.

"Mengingat urgensi permasalahan tersebut, perlu ada upaya yang terintegrasi dengan penanganan yang cepat. Kami sudah bekerja 1 tahun ebih untuk menyelesaikan ini," ujarnya dalam acara penandatanganan yang ditayangkan virtual, Senin (3/1/2022).

Baca juga: Ditopang E-commerce dan MRT, Ekonomi Jakarta Diproyeksi Tembus 6 Persen Tahun Depan

Penyediaan air minum untuk warga Jakarta

Maka untuk mewujudkan rencana penyediaan air minum perpipaan, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI Jakarta telah menyusun sebuah perencanaan bersama (joint planning) yang menyinergikan proyek inisiatif Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Sinergi pembuatan SPAM itu tertuang dalam Nota Kesepakatan yang mencakup rincian program, jangka waktu, serta skema pembiayaan yang tepat.

“Meskipun kita semua terdampak Covid-19 sehingga kondisi fiskal terpengaruh, bukan berarti kita harus berhenti untuk membangun dan melayani masyarakat. Nota Kesepakatan ini merupakan milestone yang penting untuk menjawab tantangan tersebut,” lanjut Luhut.

Ia menjelaskan, saat ini cakupan layanan air minum perpipaan DKI Jakarta baru mampu memenuhi layanan seluas 64 persen, dan menyuplai 20.725 liter per detik air untuk 908.324 sambungan pelanggan.

Akibatnya masyarakat yang tidak memiliki akses air minum perpipaan cenderung menggunakan air tanah secara terus-menerus, sehingga menjadi penyebab penurunan muka tanah secara cepat.

Maka dalam kurun waktu 8 tahun atau hingga 2030 pemerintah akan meningkatkan suplai dan distribusi air minum perpipaan agar bisa diakses oleh seluruh masyarakat di DKI Jakarta.