Kasus Omicron Melonjak, Luhut Minta Masyarakat Tetap Beraktivitas seperti Biasa

Kompas.com - 07/02/2022, 13:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator Penanganan PPKM Wilayah Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat tidak perlu panik meski kasus Covid-19 varian Omicron melonjak.

"Karena pemerintah telah mengambil langkah-langkah persiapan untuk menghadapi gelombang Omicron ini. Masyarakat tetap saja beraktivitas seperti biasa sesuai dengan aturan prokes dan ketentuan PPKM," kata Luhut dalam konferensi pers PPKM, Senin (7/2/2022).

Namun Luhut mengingatkan agar masyarakat tetap waspada terhadap penyebaran Omicron, terutama bagi masyarakat kelompok lanjut usia (lansia), belum mendapatkan vaksinasi Covid-19, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit penyerta (komorbid).

Baca juga: BPS Akui Diskon Pajak Pembelian Mobil Bantu Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Luhut, kelompok masyarakat yang memiliki komorbid seperti hipertensi, diabetes dan komplikasi perlu mendapatkan perhatian. Pemerintah akan mengambil kebijakan lebih terarah untuk kelompak lansia, kelompok komorbid, dan masyarakat yang belum divaksin.

"Jadi, kalau kita patuh pada itu semua, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau Anda punya kasus komorbid dan belum vaksin, Anda perlu hati-hati. Karena Anda menjadi salah satu orang yang bisa check off. Pengetatan PPKM akan berbeda dengan varian Delta. Oleh karena itu, Omicron ini lebih menyasar terhadap kelompok yang rentan," ujarnya.

Luhut juga ungkapkan bahwa varian Omicron memang mempunyai tingkat bahaya, namun masih minim ketimbang varian Delta.

"Jadi kelompok-kelompok yang sehat, Anda berolahraga dengan rajin, sudah divaksin, tidak punya kormobid dan patuh dengan ini, hidup dengan gembira tidak perlu takut. Tentu ada bahaya, tapi probability-nya sangat kecil," ujar Luhut.

Baca juga: BEI Sesuaikan Peraturan Pencatatan Saham I-A, Apa Tujuannya?

Hingga kini, sebanyak 65 persen pasien Omicron yang dirawat di rumah sakit rata-rata memiliki gejala yang ringan dan tanpa gejala. Dengan demikian, pemerintah berupaya mendorong percepatan vaksinasi, terutama dosis 2 untuk para lansia, dan kelompok rentan yang lain.

Pemerintah juga menyediakan vaksin booster yang cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia. Luhut pun bilang, Presiden Joko Widodo meminta Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan Kepala BKKBN meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, termasuk tenaga kesehatan, obat-obatan dan menaikkan jumlah tempat tidur pasien yang dikonversi untuk Covid-19.

Selain itu, perlu diaktifkan fasilitas-fasilitas isolasi terpusat untuk merawat pasien orang tanpa gejala (OTG) dan gejala ringan, sehingga tidak membebani rumah sakit. Penyediaan fasilitas penginapan khusus untuk para tenaga kesehatan juga dinilai perlu didorong sehingga tidak tertular Omicron ketika berada di rumah.

"Jika para nakes ini terkena Omicron, dapat menurunkan pelayanan fasilitas rumah sakit. Sesuai arahan Presiden hanya gejala yang sedang, berat dan kritis yang masuk ke dalam rumah sakit dan sisanya melakukan isolasi terpusat," ucap Luhut.

Baca juga: Ekonomi Indonesia 2021 Tumbuh 3,69 Persen

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 'Drop Point' PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 "Drop Point" PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Whats New
Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Rilis
Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Whats New
Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Whats New
HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

Whats New
Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Whats New
Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Whats New
Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Whats New
Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Whats New
HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

Whats New
Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Rilis
Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Whats New
Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Whats New
Segini Harga Pertalite jika Tidak Disubsidi Pemerintah

Segini Harga Pertalite jika Tidak Disubsidi Pemerintah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.