Ini Kata Bos BPJS Kesehatan soal Keanggotaan Jadi Persyaratan Jual Beli Tanah,

Kompas.com - 21/02/2022, 10:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kartu BPJS Kesehatan akan menjadi syarat dalam peralihan pendaftaran hak atas tanah atau hak milik rumah susun (rusun) alias jual beli tanah, mulai 1 Maret mendatang.

Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diteken Presiden Joko Widodo.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan, pihaknya siap menggelar aksi kolaborasi massal dengan puluhan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Baca juga: Mulai 1 Maret 2022, Syarat Jual Beli Tanah Harus Punya BPJS Kesehatan

Menurut dia, penerbitan Inpres itu adalah titik awal penguatan kolaborasi BPJS Kesehatan dengan 30 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.

"Terkait akses pelayanan JKN-KIS dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), kami telah melakukan integrasi data kepesertaan dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan kemudahan peserta dalam mengakses layanan kesehatan," kata dia, dalam keterangannya, dikutip Senin (21/2/2022).

Lebih lanjut Ia bilang, program JKN-KIS merupakan program strategis pemerintah yang berdampak besar bagi masyarakat, sehingga diperlukan keterlibatan para pemangku kepentingan untuk menjaga ekosistem penyelenggaraan program tersebut.

Oleh karenanya, Ghufron menegaskan, pihaknya siap menjalankan deretan rencana aksi atas terbitnya Inpres tersebut.

"Kami juga memperluas kerja sama dengan kementerian/lembaga untuk memaksimalkan potensi pemanfaatan data Program JKN-KIS dan menegakkan kepatuhan stakeholders terhadap regulasi program JKN-KIS," ujarnya.

Untuk menjaga kesinambungan Program JKN-KIS, Ghufron menambah, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari seluruh stakeholders, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Ia berharap, kolaborasi dengan 30 kementerian/lembaga, gubernur, dan pimpinan daerah sebagaimana yang disebutkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022, dapat mendorong percepatan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Utang Menyusut Jadi Rp 417 Triliun di Juni 2022, Dirut PLN: Berkat Arahan Menteri BUMN

Utang Menyusut Jadi Rp 417 Triliun di Juni 2022, Dirut PLN: Berkat Arahan Menteri BUMN

Whats New
Menteri PUPR Yakin Pembangunan KIPP Tahap I di IKN Rampung Tahun 2024

Menteri PUPR Yakin Pembangunan KIPP Tahap I di IKN Rampung Tahun 2024

Whats New
Diisukan Akan Naik, Ini Harga Pertalite Terbaru di SPBU Pertamina

Diisukan Akan Naik, Ini Harga Pertalite Terbaru di SPBU Pertamina

Spend Smart
Pimpin Upacara HUT RI di Mimika, Bahlil Ingatkan PT Freeport Harus Dikelola dengan Baik

Pimpin Upacara HUT RI di Mimika, Bahlil Ingatkan PT Freeport Harus Dikelola dengan Baik

Whats New
Lotte Shopping Avenue Gelar Promo Agustusan hingga 'Citayam Fashion Week'

Lotte Shopping Avenue Gelar Promo Agustusan hingga "Citayam Fashion Week"

Whats New
Menteri PUPR: Ada Jalan Tol, Jarak Balikpapan ke IKN hanya 30-40 Menit

Menteri PUPR: Ada Jalan Tol, Jarak Balikpapan ke IKN hanya 30-40 Menit

Whats New
Kado Hut Ke-77 RI, Pertamina Temukan Cadangan Hidrokarbon di Papua Barat

Kado Hut Ke-77 RI, Pertamina Temukan Cadangan Hidrokarbon di Papua Barat

Whats New
Kisah Audry Nyonata, Engineer Lulusan ITB yang Kembangkan Fitur di Aplikasi GrabMerchant hingga Dipakai di Thailand

Kisah Audry Nyonata, Engineer Lulusan ITB yang Kembangkan Fitur di Aplikasi GrabMerchant hingga Dipakai di Thailand

BrandzView
Cara Transfer Kuota Axis 2022 ke Sesama Axis dan Operator Lain

Cara Transfer Kuota Axis 2022 ke Sesama Axis dan Operator Lain

Spend Smart
Gandeng Microsoft, ROC9.id Bangun Ketahanan Digital yang Inklusif di Indonesia

Gandeng Microsoft, ROC9.id Bangun Ketahanan Digital yang Inklusif di Indonesia

Rilis
Jokowi Patok Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun Depan 5,3 Persen

Jokowi Patok Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun Depan 5,3 Persen

Whats New
Stabil, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini 0,5 Gram Hingga 1.000 Gram

Stabil, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini 0,5 Gram Hingga 1.000 Gram

Whats New
Pidato Jokowi: Belanja Negara Tahun Depan Rp 3.041 Triliun

Pidato Jokowi: Belanja Negara Tahun Depan Rp 3.041 Triliun

Whats New
Melecut Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi

Melecut Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi

Whats New
Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS di Pidato Kenegaraan soal RAPBN 2023

Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS di Pidato Kenegaraan soal RAPBN 2023

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.