Gods Flame Digital Kolaborasi dengan Ding Chen Carbon Asset Management Kembangkan Metaverse Emisi Karbon

JAKARTA, KOMPAS.com – Gods Flame Digital Co., Ltd. resmi menjadi mitra strategis dengan Ding Chen Carbon Asset Management Co., Ltd. dalam pengembangan rantai hak karbon untuk publik, teknologi blockchain, serta hak distribusi karbon.

General Manager Gods Flame Digital Co. , Ltd. (GFD), Lin Zhifan menyampaikan, melalui kolaborasi dengan DDCAM, selain pengembangan rantai publik hak karbon, perusahaannya juga akan mengembangkan dunia metaverse yang didedikasikan untuk hubungan erat antara perlindungan lingkungan dan hak karbon.

"Sebagian dari hasilnya akan diinvestasikan kembali dalam sumber daya perlindungan lingkungan, sehingga dunia maya dan dunia nyata dapat benar-benar membangun jembatan dan menjadi siklus tanpa akhir,” ujar Lin Zhifan melalui siaran pers, Jumat (4/3/2022).

Baca juga: Sri Mulyani: Emisi Karbon Dunia Turun 6,4 Persen gara-gara Pandemi Covid-19

Gods Flame Digital menyatakan lingkup aplikasi teknis blockchain tidak terbatas pada perdagangan aset digital dan e-commerce, namun juga pelacakan rantai pasokan dan industri lainnya. Bidang perlindungan lingkungan juga merupakan salah satu proyek metaverse yang berhasil diterapkan dalam beberapa tahun terakhir.

Dia menjelaskan, penetapan harga khusus produk keuangan di beberapa negara atau perusahaan memiliki batas atas tertentu pada emisi karbon mereka. Sehingga, kelebihan atas hak karbon yang tersisa dapat diubah menjadi "ton" kesetaraan karbon dioksida (tCO2e) untuk diperdagangkan.

Baca juga: BCA Pantau Perkembangan Metaverse di Indonesia

Karena perusahaan dan negara membutuhkan platform yang transparan, adil dan terbuka untuk perdagangan hak karbon, maka karakteristik blockchain mengutamakan keberlangsungan, transparansi, keterbukaan, keterlacakan, dan lain-lain, sangat cocok untuk aplikasi dalam perdagangan karbon.

Di masa depan, Gods Flame Digital akan membangun platform yang transparan berdasarkan teknologi blockchain melalui komunikasi dan kesepakatan kontrak pintar.

Selain perlindungan, juga memungkinkan unit pengawasan terkait untuk mengawasi transaksi terkait dengan lebih mudah.

Baca juga: Ambisi RI Kurangi Emisi Karbon sampai 2030, Sri Mulyani: Butuh Rp 3.461 Triliun