Luhut: Saya Kira di Sea Port dan Airport Masih Banyak Tikusnya, Harus Kita Berantas...

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa di pelabuhan dan bandara masih rawan praktik korupsi.

Hal ini diungkapkan Luhut dalam launching Simbara dan Penandatanganan MoU Sistem Informasi Terintegrasi dari Kegiatan Usaha Hulu Migas, secara virtual, Selasa (8/3/2022).

Dengan hadirnya sistem informasi mineral dan batu bara (Simbara) ini, kata Luhut, akan menangkap koruptor "kelas kakap" dengan nilai yang besar.

Baca juga: Kala Sri Mulyani Sebut Luhut Menteri Paling Tajir yang Kena Tarif Pajak Penghasilan 35 Persen

Simbara merupakan sistem penguatan pemenuhan DMO batu bara sekaligus pengawasan untuk perusahaan yang tidak patuh, mencegah terjadinya kerugian negara. Nantinya, batu bara yang diproduksi penambang hingga sampai ke penjual akan dapat dilacak melalui integrasi sistem ini.

"Saya kira di sana (sea port dan airport) Menteri Keuangan masih banyak tikusnya, harus kita berantas dan kita buat lebih bagus. Ini lebih bagus pencegahan daripada kita tangkap-tangkap tangan itu. Tangan tangan itu kecil-kecilan angkanya, kalau ini ini triliunan rupiah bisa kita buat dan akan mendisiplinkan," ujar Luhut.

Pemerintah kata Luhut, berupaya mengkoneksikan Simbara ini dengan pelabuhan dan bandara agar meminimalisir celah untuk berbuat korupsi.

"Ini juga akan kami dorong dan sudah mulai jalan walaupun belum efektif itu tadi mengenai sea port dan airport. Di sea port, saya kira ada sepuluh sea port yang ada kita buat juga terintegrasi. Tapi masih banyak di dalam ini saya lihat tikus-tikus yang perlu kita selesaikan. Karena sistem ini tidak boleh dilanggar. Kalau ada pelanggaran sistem dalam sistem itu harus ditindak," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Pantau Pendapatan Minerba via Aplikasi Simbara, Luhut: Akan Bantu Pundi-pundinya Menkeu...

Data-data yang ada di sistem Simbara juga akan terintegrasi di Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian ESDM.

"Jadi data yang ada di Kemenkeu, Kemendag, Kementerian ESDM itu mesti bisa diharmonisasi sehingga kita bisa lihat di mana ada kecurangan-kecurangan atau kewajiban tidak dilakukan," sambung Luhut.

Luhut yang jebolan Jenderal Kopassus ini pun meminta kepada lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terlibat mengawasi sistem Simbara.

"Saya juga minta kepada Ketua KPK untuk terus mengawal dan memberikan supervisi atas pengelolaan SDA di Indonesia. Libatkan juga BPKP. Kita juga minta terus BPKP secara periodik melakukan audit, dan inspektorat jenderal masing-masing kementerian dan lembaga sebagai audit atas kinerja kita untuk menunjukkan akuntabilitas," ucapnya.

Hadirnya Simbara tersebut, lanjut Luhut, berpotensi akan menambah penerimaan negara.

"Ini akan menambah pendapatan negara dan bagi kesejahteraan rakyat. Saya kira efisiensi luar biasa. Saya senang karena dengan harga mineral yang tinggi seperti nikel yang sekarang sudah sampai 44.000 yang luar biasa," ujarnya.

Baca juga: Arab Saudi Ingin Berkontribusi Pembangunan IKN Nusantara, Luhut Langsung Bentuk Tim Terpadu