Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kecewa, Pemerintah Pusat dan Daerah Lebih Suka Belanja Produk Impor

Kompas.com - 14/06/2022, 13:23 WIB
Agustinus Rangga Respati,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa karena belanja pemerintah pusat dan daerah masih didominasi oleh produk impor.

Ia menjelaskan, dalam melakukan belanja pemerintah pusat dan daerah perlu untuk memerhatikan sekurang-kurangnya tiga hal.

Pertama, Jokowi menyebut belanja pemerintah harus menciptakan nilai tambah. Kemudian, belanja pemerintah harus dapar membangkitkan ekonomi nasional dan yang terakhir adalah memperhatikan efisiensi.

Baca juga: Kenapa Produk Lokal Kalah Bersaing dengan Produk Impor?

Hal tersebut Jokowi sampaikan dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa (14/6/2022).

"Saya tahu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang tidak mau membeli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam, spek-nya tidak pas lah, kualitasnya tidak baik, alasannya banyak sekali. Ada 842 produk dalam e-katalog yang sebetulnya produksi dalam negerinya itu ada," urai Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Tegur Kementerian-Pemda, Jokowi: Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Bodoh Sekali Kita!

Ia menjelaskan, anggaran pemerintah dari APBN dan APBD yang dikumpulkan dari pembayaran pajak dan PNPB seharusnya dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri. Ia menekankan, hal tersebut penting untuk menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ia menegaskan, dengan jumlah APBN Rp 2.714 triliun dan APBD sebesar Rp 1.197 triliun, belanja pemerintah seharusnya membeli produk lokal.

"Ini APBN lho, ini uang APBD. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa tidak bodoh orang kita ini?" tegas Jokowi.

Baca juga: Tarif Listrik Orang Kaya Naik, ESDM: APBN Hemat Rp 3,1 Triliun, Dampak ke Inflasi Kecil

Oleh karena itu, ia meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) untuk terus mengawal belanja pemerintah pusat dan daerah agar membeli produk impor.

"Ada 842 produk di dalam e-katalog yang produksinya di dalam negeri," ucap Jokowi.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Kenaikan Yesus Kristus, 328.563 Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Libur Kenaikan Yesus Kristus, 328.563 Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Whats New
OCBC Singapura Ajukan Tawaran Rp 16 Triliun untuk Akuisisi Great Eastern Holdings

OCBC Singapura Ajukan Tawaran Rp 16 Triliun untuk Akuisisi Great Eastern Holdings

Whats New
Inggris Keluar dari Jurang Resesi Ekonomi

Inggris Keluar dari Jurang Resesi Ekonomi

Whats New
Minta Penjualan Elpiji di Warung Madura Diperketat, Ini Penjelasan Peritel

Minta Penjualan Elpiji di Warung Madura Diperketat, Ini Penjelasan Peritel

Whats New
Intervensi Bank Sentral Kesetabilan Rupiah dan Cadangan Devisa

Intervensi Bank Sentral Kesetabilan Rupiah dan Cadangan Devisa

Whats New
Bank Muamalat Buka Lowongan Kerja hingga 31 Mei 2024, Cek Posisi dan Syaratnya

Bank Muamalat Buka Lowongan Kerja hingga 31 Mei 2024, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Viral Video Youtuber Korsel Diajak Mampir ke Hotel, Ini Tanggapan Kemenhub

Viral Video Youtuber Korsel Diajak Mampir ke Hotel, Ini Tanggapan Kemenhub

Whats New
Finaccel Digital Indonesia Berubah Nama jadi KrediFazz Digital Indonesia

Finaccel Digital Indonesia Berubah Nama jadi KrediFazz Digital Indonesia

Whats New
Dampak Fluktuasi Harga Pangan Awal 2024

Dampak Fluktuasi Harga Pangan Awal 2024

Whats New
Mengenal 2 Fitur Utama dalam Asuransi Kendaraan

Mengenal 2 Fitur Utama dalam Asuransi Kendaraan

Earn Smart
Penggunaan Gas Domestik Didominasi Industri, Paling Banyak Industri Pupuk

Penggunaan Gas Domestik Didominasi Industri, Paling Banyak Industri Pupuk

Whats New
Libur Panjang, Angkasa Pura II Proyeksikan Penumpang Capai 1 Juta Orang

Libur Panjang, Angkasa Pura II Proyeksikan Penumpang Capai 1 Juta Orang

Whats New
Percepat Peluncuran Produk untuk Perusahaan Teknologi, XpandEast Terapkan Strategi Pengurangan Time-to-Market

Percepat Peluncuran Produk untuk Perusahaan Teknologi, XpandEast Terapkan Strategi Pengurangan Time-to-Market

Whats New
Pasar Kripto Berpotensi 'Rebound', Simak Prospek Jangka Panjangnya

Pasar Kripto Berpotensi "Rebound", Simak Prospek Jangka Panjangnya

Earn Smart
Asosiasi 'Fintech Lending' Buka Suara Soal Pencabutan Izin Usaha TaniFund

Asosiasi "Fintech Lending" Buka Suara Soal Pencabutan Izin Usaha TaniFund

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com