APBN Surplus Rp 73,6 Triliun, Sri Mulyani: Luar Biasa Positif

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) surplus sebesar Rp 73,6 triliun pada semester I-2022. Besaran surplus itu setara dengan 0,39 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

"APBN semester I masih tercatat surplus Rp 73,6 trilun, jadi ini 6 bulan berturut-turut APBN mengalami surplus," ungkapnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (27/6/2022).

Ia mengatakan, surplus APBN hingga akhir Juni 2022 terbilang sangat baik jika dibandingkan akhir Juni 2021 yang tercatat defisit Rp 283,1 triliun. Surplus itu ditopang oleh pendapatan negara yang tumbuh signfikan dibandingkan belanja negara.

Baca juga: Alih Kelola Bandara Halim Perdanakusuma ke Swasta Harus atas Persetujuan Sri Mulyani

Pendapatan negara sepanjang semester I-2022 tercatat sebesar Rp 1.317,2 triliun atau tumbuh 48,5 persen secara tahunan (yoy). Realisasi itu setara 58,1 persen dari target yang sebesar Rp 2.266,2 triliun.

Sementara belanja negara tercatat mencapai Rp 1.243,6 triliun atau tumbuh 6,3 persen (yoy). Adapun realisasi itu setara 40 persen dari pagu anggaran belanja negara yang sebesar Rp 2.714, 2 triliun.

Menurut Sri Mulyani, dengan adanya surplus maka pembiayaan utang mengalami penurunan. Hingga akhir Juni 2022, pembiayaan utang baru sebesar Rp 153,5 triliun atau turun 63,5 persen (yoy) dibandingkan periode sama di 2021 yang mencapai Rp 421,1 triliun.

"Kondisi APBN semester I luar biasa positif dengan SILPA mencapai Rp 227,1 triliun, dan bahkan pembiayaan anggaran melalui penerbitan surat utang menurut Perpres seharusnya Rp 840,2 triliun, tapi kita hanya merealisasikan Rp 153,5 triliun. Ini menurun drastis dibandingkan tahun lalu," papar dia.

Ia menyatakan indikator positif APBN disepanjang semester I-2022 akan menjadi hal yang baik bagi pemerintah untuk menghadapi semester II-2022, dikarenakan lingkungan global yang masih bergejolak dan berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dalam negeri.

Baca juga: Soal Kelebihan Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN, ini Kata Kemenko Perekonomian

Oleh karena itu, kata Sri Mulyani, pemerintah akan fokus menjaga penerimaan negara tetap stabil dan terjaga sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional. Begitu pula pada belanja negara, realisasinya akan dijaga sesuai dengan target dan prioritas nasional untuk menjaga pemulihan ekonomi, kesejahteraan masyakrat, dan daya beli masyarakat.

"Lingkungan global akan makin bergejolak dan semakin tidak pasti. Kemungkinan terjadinya resesi dan kenaikan suku bunga semuanya berikan ancaman, termasuk krisis energi dan pangan. Ini semua harus kami antisipasi," paparnya.

Pendapatan dan belanja negara

Secara rinci, Bendahara Umum Negara itu mencatat, pendapatan negara yang sebesar Rp 1.317,2 triliun pada akhir Juni 2022, meliputi penerimaan perpajakan senilai Rp 1.035,9 triliun atau tumbuh 52,3 persen (yoy).

Adapun penerimaan perpajakan itu terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 868,3 triliun atau tumbuh 55,7 persen (yoy), serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp 167,6 triliun dengan pertumbuhan 37,2 persen (yoy).

Kemudian pendapatan negara juga diperoleh dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp 281 triliun atau tumbuh sebesar 35,8 persen (yoy).

Baca juga: Sri Mulyani: Implementasi NIK Jadi NPWP Sudah Berjalan

Sedangkan realisasi belanja yang mencapai Rp 1.243,6 triliun hingga akhir Juni 2022, mencakup belanja pemerintah pusat senilai Rp 876,5 triliun atau tumbuh 10,1 persen (yoy).

Belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 392,8 triliun atau turun 12,6 persen (yoy) dan belanja non K/L sebesar Rp 483,7 triliun atau tumbuh 39,5 persen (yoy).

"Belanja pemerintah pusat tumbuh 10 persen, terutama yang non K/L karena adanya kompensasi (energi) yang melonjak tinggi," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi belanja negara juga disumbang dari realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang tercatat sebesar Rp 367,1 triliun atau turun 1,8 persen (yoy).

Adapun rinciannya yakni transfer ke daerah Rp 333,1 triliun atau turun 3,9 persen (yoy) dan dana desa mencapai Rp 34 triliun atau tumbuh 24,8 persen (yoy).

Baca juga: Duit Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Menipis, Kini Berharap APBN