Properti Syariah dan Keterjangkauan Perumahan

Akibatnya, penjatuhan sanksi sulit dilakukan jika terjadi penyelewengan, karena sanksi dan kriteria pelanggaran terkait kualitas infrasturktur perumahan tidak jelas.

Mekanisme pemantauan untuk mengontrol pelaksanaan regulasi juga diperlukan. Selain itu, tata kelola dan pengelolaan tanah diperlukan untuk mencegah spekulasi tanah dan harga tanah yang tinggi.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu mengoptimalkan peran advokasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk penyediaan perumahan syariah yang aman dan terjangkau.

Penguatan rantai pasok perumahan syariah juga bisa melibatkan dukungan wakaf menggunakan skema inovatif seperti Waqf Cooperative Housing Model (WCHM).

WCHM merupakan model perumahan yang mengintegrasikan antara pengembang syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan lembaga wakaf.

Skema kolaborasi pembangunan perumahan dengan wakaf bisa membantu masyarakat memiliki rumah yang layak dan terjangkau, sehingga bisa menutup celah interaksi dengan pengembang properti yang tidak bertanggung jawab.

WCHM merupakan solusi inovatif dan praktis untuk masalah perumahan yang terjangkau untuk masyarakat menengah ke bawah.

WCHM dapat dilihat sebagai titik awal menemukan solusi untuk masalah kurangnya perumahan syariah terjangkau.

Untuk mengakomodasi semua kepentingan, aturan rinci terkait perumahan dan properti syariah perlu dibahas lebih dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Syariah, khususnya untuk pembiayaan properti atau perumahan dan inklusi keuangan syariah.

Diperlukan regulasi yang kuat dan sistem rantai pasok penyediaan perumahan berbasis syariah sebagai panduan teknis manajemen properti syariah, agar pembiayaan perumahan syariah memiliki modal sosial kuat dan menjadi solusi dalam mewujudkan hunian impian bagi masyarakat Indonesia.