Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Adli Muhammad Siswoko
Pengelola Keuangan di Lembaga Administrasi Negara

ASN

Melecut Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi

Kompas.com - 17/08/2022, 09:18 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Pendekatan terakhir adalah perlunya peningkatan dalam inovasi program-program di daerah. Banyaknya kas pemda yang menganggur di bank menunjukkan bahwa permasalahan soal belanja tersebut bersifat administratif atau kreativitas.

Para pemimpin daerah mungkin “ragu” untuk melakukan belanja karena tidak paham akan peraturan.

Padahal jika seluruh perangkat pemerintah daerah paham akan regulasi pengelolaan keuangan, maka rasa bimbang tersebut tidak perlu muncul.

Seiring melandainya kasus Covid-19, diperlukan pemikiran dan cara baru untuk mengakselerasi belanja yang ada di daerah.

Selama ini dana transfer dari pusat kebanyakan digunakan untuk belanja pegawai, padahal akun yang paling perlu untuk dioptimalisasi adalah belanja modal.

Belanja modal memengaruhi pembangunan dan penyerapan tenaga kerja yang ada pada daerah. Namun, angka realisasinya menunjukkan bahwa pembangunan tersebut belum maksimal.

Pemberian reward dan insentif kepada pemerintah daerah yang mencapai penyerapan tertinggi merupakan salah satu cara untuk memunculkan ide dan inovasi baru di daerah.

Penghargaan dan insentif ini diharapkan dapat memacu performa para pemerintah daerah untuk berlomba memikirkan inovasi untuk mengakselerasi belanja daerahnya.

Inovasi yang berhasil nantinya bisa ditiru dan menjadi acuan oleh pemda lain untuk diimplementasikan.

Pada akhirnya dari banyaknya permasalahan yang ada dapat dikerucutkan menjadi satu hal, yaitu inefisiensi.

Inefisiensi dari aspek perencanaan, administrasi, maupun ide serta inovasi selama ini menghambat proses belanja serta upaya pemulihan ekonomi yang seharusnya dilakukan.

Desentralisasi yang sudah berjalan lebih dari 20 tahun patutnya melahirkan perubahan dan kemajuan masyarakatnya.

Belanja yang dilakukan juga perlu dievaluasi apakah sudah tepat sasaran atau hanya mengejar target penyerapan. Pada situasi inilah pentingnya evaluasi terhadap output.

Karena sejatinya tugas pemerintah adalah untuk membantu yang membutuhkan, maka setiap inefisiensi perlu dieliminasi dan dilakukan perbaikan demi peningkatan pelayanan dan pemulihan ekonomi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com