Antisipasi Penyebaran PMK, Kemenhub Optimalkan Kapal Ternak Pendukung Swasembada Daging

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan seluruh stakeholder pemangku kepentingan melakukan pertemuan atau Rapat Koordinasi Teknis untuk menyamakan persepsi dan kesatuan pandangan dalam hal menanggulangi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Dalam pertemuan ini ditegaskan, dalam rangka mengantisipasi dan memutus wabah PMK yang tengah melanda hewan-hewan ternak di Indonesia, Kementerian Perhubungan dipastikan berupaya untuk mendukung swasembada daging nasional dengan mengoptimalisasi layanan tol laut angkutan khusus ternak.

Baca juga: Pemerintah: PMK Ada, tetapi Bisa Dikendalikan dan Tidak Membahayakan Manusia

Kasubdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait, Pujo Kurnianto mengatakan, melalui pertemuan ini diharapkan juga dapat memperoleh masukan dari berbagai pihak terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

Menurut Pujo, melalui pertemuan ini diharapkan pelayanan kapal angkutan ternak dapat ditingkatkan, sehingga tentunya dapat meningkatkan perekonomian para peternak di tingkat produsen dan menjamin ketersediaan daging di pasar konsumen.

“Tujuan akhirnya tentu adalah memperlancar arus distribusi ternak melalui angkutan laut dengan memperhatikan prinsip animal welfare di masa wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK),” ujarnya dalam siaran resminya, dikutip Kompas.com lewat siaran resminya, Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Pemerintah Dorong Percepatan Penanganan PMK di Daerah

Sementara itu Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Hendri Ginting mengatakan, sejak diluncurkan pada tahun 2015, program tol laut dan angkutan laut khusus ternak terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi trayek, jumlah muatan, maupun kapasitas.

Hal ini, menurut Ginting disebabkan karena semakin meningkatnya kebutuhan pangan di dalam negeri, yang mana salah satunya adalah kebutuhan akan daging. "Maka sudah sepatutnyalah pemerintah menyelenggarakan angkutan khusus ternak di dalam negeri," ujarnya.

Baca juga: Bulog Jamin Daging Kerbau Beku dari India Bebas PMK

Kapal khusus angkutan ternak sendiri, jelas Ginting, merupakan salah satu sub sistem dari sistem angkutan laut nasional, diselenggarakan oleh pemerintah, dengan memberikan subsidi operasi kepada armada kapal khusus angkutan ternak dari dana APBN, yang disalurkan pada setiap tahun anggaran melalui DIPA.

“Program tersebut selaras dengan prioritas percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia,” kata Ginting.

Lebih lanjut dia menjelaskan, latar belakang timbulnya kapal khusus angkutan ternak, merupakan konsekuensi logis dari keadaan geografis Indonesia, dengan segala kaitannya antara lain beragamnya tingkat kebutuhan dan kemampuan produksi hasil ternak masyarakat yang disebabkan oleh kondisi geografis tersebut.

Baca juga: Kementan Pastikan Pangan Wilayah Pulau Buton Aman dan Bebas PMK

Distribusi ternak dan biaya transportasi

Selain itu, tingkat distribusi ternak di Indonesia masih termasuk kurang, dikarenakan keterbatasan kemampuan armada angkutan laut nasional dalam negeri (belum tersedia kapal khusus pengangkut ternak).

“Di Indonesia, pengangkutan ternak masih dominan menggunakan kapal barang, sehingga tidak memperhatikan faktor kesejahteraan hewan,” katanya.

Selain itu, biaya transportasi untuk mengangkut ternak dengan menggunakan kapal kargo cukup tinggi, sehingga prosentase biaya transportasi melebihi prosentase keuntungan pedagang.

“Oleh karena itulah, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengupayakan pengembangan kapal khusus angkutan ternak secara bertahap dan terencana mencakup wilayah sentra lumbung ternak sapi terbesar di Indonesia ke seluruh nusantara,” ungkap Ginting.

Baca juga: Bertemu Mentan SYL, Menteri Pertanian Australia Janji Kirimkan 1 Juta Vaksin PMK