Harga BBM Naik, Cegah Penurunan Daya Beli

Namun pemberian subsidi telah salah sasaran, 70 persen pemakai BBM bersubsidi adalah kelompok mampu, yang tidak sangat perlu bantuan pemerintah.

Dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, maka besar subsidi menjadi berkurang. Dana yang semula akan digunakan untuk menambah subsidi dapat dialihgunakan untuk keperluan yang lebih penting, seperti membangun sekolah dan rumah sakit.

Itulah penjelasan singkat mengapa harga Pertalite dan solar perlu dinaikkan. Tentu ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam argumentasi itu, seperti bagaimana menghitung harga keekonomian BBM.

Untuk menjawab pertanyaan itu, Pemerintah dan Pertamina sebagai BUMN yang mengelola produksi dan distribusi BBM tentu sudah siap dengan jawaban yang akurat, transparan dan akuntabel.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pengawas penggunaan uang negara juga tentu akan mencermati penentuan harga keekonomian BBM. Jika ditemukan adanya kesalahan, tentu nanti akan ada tindak lanjutnya.

Mencegah penurunan daya beli

Sekitar 30 persen pengguna BBM dan solar bersubsidi adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka tentunya mulai berpikir bagaimana mengurangi pembelian BBM agar dapur tetap mengepul.

Selain itu juga bagaimana menghadapi kenaikan harga-harga yang biasanya setia mengiringi kenaikan harga BBM.

Untuk itu pemerintah turun tangan dengan menyiapkan bahkan sudah membagikan bantalan sosial sebelum harga BBM dinaikkan.

Besar dana bantuan sosial adalah Rp 24,17 triliun untuk 20,65 juta keluarga berpenghasilan rendah dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan untuk 16 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp 3,65 juta/bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah (BSU).

Besar subsidi per keluarga dan per pekerja memang tidak besar, namun diharapkan cukup berarti untuk mengurangi beban masyarakat terbawah.

Selain itu, ada bantuan untuk pengemudi angkutan umum, ojek, dan nelayan. Dana ini berasal dari 2 persen Dana Transfer Umum. Pelaksana pemberian subsidi ini adalah pemerintah daerah.

Dampak kenaikan harga BBM tidak sama untuk semua daerah. Harga-harga barang di Papua lebih tinggi dari daerah lain jika tidak dibuat di Papua sendiri.

Ada ongkos kirim yang harus dibayar konsumen untuk membeli barang itu. Masalahnya jenis barang ini cukup banyak, termasuk telur ayam yang didatangkan dari Surabaya.

Perbedaan harga ini semakin besar dengan adanya kenaikan harga BBM. Maka kenaikan harga BBM akan berakibat pada bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Data BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2022 penduduk miskin di Papua berjumlah 900.000 orang, atau 26 persen dari seluruh penduduk Papua, termasuk yang tertinggi di Indonesia.