Harga BBM Naik, Cegah Penurunan Daya Beli

Selisih antara harga keekonomian Pertamina dengan harga yang ditetapkan pemerintah ini disebut sebagai subsidi BBM.

Yang menjadi masalah adalah konsumsi BBM meningkat terus sehingga subsidi yang dikeluarkan pemerintah juga meningkat.

Maka keluarlah angka Rp 502 triliun, yang banyak dibicarakan itu. Subsidi itu sangat berarti, mengingat anggaran pemerintah yang setiap tahun dibelanjakan sebesar Rp 3.000 triliun.

Dan yang lebih menentukan, subsidi BBM ini lebih besar dari subsidi yang direncanakan dalam APBN 2022 karena volume BBM yang dibeli konsumen meningkat dan harga minyak mentah dunia juga naik akibat perang Rusia-Ukraina.

Untung pemerintah mendapat durian runtuh dari kenaikan harga komoditas ekspor, sehingga dapat membiayai kenaikan subsidi.

Namun pemberian subsidi telah salah sasaran, 70 persen pemakai BBM bersubsidi adalah kelompok mampu, yang tidak sangat perlu bantuan pemerintah.

Dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, maka besar subsidi menjadi berkurang. Dana yang semula akan digunakan untuk menambah subsidi dapat dialihgunakan untuk keperluan yang lebih penting, seperti membangun sekolah dan rumah sakit.

Itulah penjelasan singkat mengapa harga Pertalite dan solar perlu dinaikkan. Tentu ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam argumentasi itu, seperti bagaimana menghitung harga keekonomian BBM.

Untuk menjawab pertanyaan itu, Pemerintah dan Pertamina sebagai BUMN yang mengelola produksi dan distribusi BBM tentu sudah siap dengan jawaban yang akurat, transparan dan akuntabel.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pengawas penggunaan uang negara juga tentu akan mencermati penentuan harga keekonomian BBM. Jika ditemukan adanya kesalahan, tentu nanti akan ada tindak lanjutnya.