Menteri Bahlil Sebut Masih Terjadi Ketidakadilan Arus Investasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan masih terjadi ketidakadilan arus investasi antara negara berkembang dengan negara maju di bidang energi hijau, termasuk terkait harga kredit karbon.

Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) G20 di Nusa Dua, Bali, Kamis (22/9/2022).

"Saat ini masih terjadi ketimpangan. Hanya seperlima saja dari investasi energi hijau yang mengalir ke negara berkembang. Selain itu, ke depan perlu adanya kesepakatan aturan pasar karbon yang lebih adil dan berimbang antara negara maju dan berkembang," ujarnya dalam siaran pers.

Baca juga: Isu Pertalite Lebih Boros Setelah Naik Harga, Pertamina: Spesifikasi Tidak Mengalami Perubahan

Bahlil mengatakan adanya berbagai tantangan dalam mewujudkan investasi yang berkelanjutan. Salah satunya harus adanya kontribusi investasi terhadap hilirisasi.

Melalui hilirisasi, maka negara-negara berkembang dapat memajukan industrinya melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh negara maju.

"Penting saya tegaskan bahwa negara berkembang wajib diberikan kesempatan menaiki tangga yang sama untuk mencapai puncak seperti yang telah dilakukan dahulu oleh negara-negara maju," ujarnya.

Baca juga: KKP Sebut Pembudidaya Ikan Perlu Efisiensi Pemasaran lewat Jalur Digital

Bahlil menambahkan, investasi yang berkelanjutan juga perlu ramah terhadap kepentingan masyarakat setempat. Kolaborasi antara investor besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal perlu didorong untuk memastikan investasi berkelanjutan menjadi investasi yang inklusif.

Dengan demikian, dukungan dari negara G20 sangat penting untuk mengadopsi kompendium sebagai referensi kebijakan bagi penyusunan dan impelementasi strategi dalam menarik investasi yang berkelanjutan.

Dalam memanfaatkan momentum Presidensi G20, Bahlil mengajak negara-negara G20 untuk bergandengan tangan menyelesaikan permasalahan rantai pasok dunia demi mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, terutama mengurangi kemiskinan dan memerangi kelaparan.

"Singkatnya, G20 harus menjadi payung bersama penyusunan desain pembangunan global yang adil, sejahtera, inklusif, dan lestari. Khususnya menyuarakan kepentingan negara berkembang dan kelompok-kelompok miskin dan rentan," pungkas Bahlil.

Baca juga: BI Naikkan Suku Bunga Acuan 50 Basis Poin Jadi 4,25 Persen