Dilema Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Stasiunnya Jauh dari Pusat Kota

KOMPAS.com - Proyek Kereta Jakarta Bandung yang awalnya ditargetkan selesai pada 2019, kini molor menjadi tahun 2023. Proyek ini pun mengalami pembengkakan biaya yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Sesuai proposal dari pemerintah China, mega proyek ini mulanya diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun dan haram menggunakan duit APBN. Kini biaya proyek mengalami pembengkanan hingga triliunan rupiah dan boleh didanai uang negara. 

Selain masalah pembengkakan biaya, salah satu masalah besar yang dihadapi PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) dalam menarik minat penumpang adalah lokasi stasiunnya yang rata-rata berada jauh dari pusat kota.

Presiden Direktur KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, mengatakan soal aksesibilitas memang menjadi perhatian KCIC. Lokasi stasiun rata-rata berada di luar pusat kota sehingga membutuhkan perhatian agar aksesnya lebih baik.

Baca juga: Di Banyak Negara, Kereta Cepat Dibangun untuk Bersaing dengan Pesawat

Terkait ini, KCIC didukung oleh pemerintah kota maupun kabupaten, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jasa Marga, dan Kementerian Perhubungan.

“Saat ini, kami sedang menggarap bareng. Proses itu sedang berjalan, misalnya di Stasiun Halim Perdanakusuma yang akan memiliki akses drop off dan drop zone," kata Slamet dilansir dari Harian Kompas, Rabu (28/9/2022).

"Ada fasilitas keluar dan masuk, semacam rest area. Kami sedang meminta izin ke Jasa Marga dan Kementerian PUPR,” ujar Dwiyana lagi.

Akses Kalimalang juga sedang dipersiapkan dari Stasiun Halim Perdanakusuma. Menurut Dwiyana, saat ini izin lokasinya sudah diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk pengadaan lahan.

Baca juga: Ambisi Kereta Cepat: Investasi Mahal, Didanai Utang, APBN Pun Nombok

Stasiun kereta ringah (light rapid transit/LRT) juga dipandang menunjang akses yang memudahkan pengguna beralih ke kereta cepat di Stasiun Halim Perdanakusuma.

Sementara di Stasiun Karawang, aksesnya saat ini menggunakan jalan pangkalan sebagai jalan provinsi yang kurang representatif. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memperbaiki jalan tersebut.

Selain itu, KCIC juga bekerja sama dengan pengembang kawasan, seperti Deltamas dan kawasan industri lain untuk membangun akses. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga meminta dibuat akses dari pintu tol Kilometer 42 agar langsung menuju Stasiun Karawang.

“Jadi, semua digarap bareng-bareng aksesnya. Intinya, dukungan pemerintah kota/kabupaten, provinsi, pengembang kawasan, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR, termasuk Jasa Marga dan badan pengelola jalan tol sangat dibutuhkan,” kata Dwiyana.

Baca juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mau Disuntik APBN Lagi?

Sementara untuk Stasiun Tegalluar, KCIC mengurus ke Jasa Marga untuk memperoleh akses dari pintu tol Cileunyi.

Kemudian, jembatan yang menghubungkan antara stasiun dengan kawasan Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang dihubungkan dengan pintu keluar tol dari arah Jakarta juga sudah dibahas dengan Jasa Marga.

Untuk akses Stasiun Padalarang, KCIC telah memperoleh informasi bahwa pengembang Kota Baru Parahyangan akan membangun jalan layang yang menghubungkan Stasiun Padalarang.