Pendataan Tenaga Honorer Bukan untuk Pengangkatan Jadi ASN Tanpa Tes

Kompas.com - 03/10/2022, 13:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas meminta kepada seluruh instansi untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap data tenaga non-ASN.

Permintaan tersebut tercantum dalam surat Menteri PANRB Nomor B/1917/M/SM/01/00/2022 tentang Tindak Lanjut Pendataan Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang diteken 30 September 2022.

"Bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non-ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam aplikasi pendataan BKN," ujar Menpan-RB melalui siaran pers Kementerian PANRB, Senin (3/10/2022).

Baca juga: IHSG Sesi I Parkir di Zona Merah, Sektor Kesehatan Anjlok 1,23 Persen

Surat tersebut juga menyampaikan bahwa pendataan tenaga non-ASN bukan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi ASN tanpa tes, tetapi bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah sebagai data dasar tenaga non-ASN.

Untuk menjaga validitas dan akuntabilitas data tenaga non-ASN yang telah diajukan, Kementerian PANRB mewajibkan semua instansi pemerintah memublikasikan secara luas kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman selama lima hari kalender.

Paling lambat data tenaga honorer tersebut harus diumumkan pada 8 Oktober 2022, untuk mendapatkan tanggapan atau umpan balik dari masyarakat sebagai dasar untuk perbaikan data.

Kemudian, perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat 22 Oktober 2022.

Baca juga: Cara Cek BPOM secara Online Lewat Handphone


"Apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non-ASN," demikian isi surat tersebut.

Apabila di kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai dengan Surat Menteri PANRB yang berlaku, akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum, baik bagi pimpinan unit kerja maupun bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Hingga 30 September 2022, sebanyak 2.113.158 tenaga honorer atau non-ASN telah terdata melalui portal https://pendataan-nonasn.bkn.go.id Badan Kepegawaian Negara (BKN). Data tenaga non-ASN tersebut berasal dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah.

Baca juga: Jokowi Kagum Indonesia Bisa Kurangi Impor Jagung

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga BBM Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex Resmi Naik, Simak Rinciannya

Harga BBM Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex Resmi Naik, Simak Rinciannya

Whats New
BTN Segera Rights Issue, Simak Rekomendasi Saham BBTN

BTN Segera Rights Issue, Simak Rekomendasi Saham BBTN

Earn Smart
Cerita Mereka yang Raup Jutaan Rupiah lewat Bagi-bagi 'Link'

Cerita Mereka yang Raup Jutaan Rupiah lewat Bagi-bagi "Link"

Smartpreneur
OJK Terbitkan Aturan Permohonan Pailit dan Penundaan Bayar Utang Perusahaan Efek

OJK Terbitkan Aturan Permohonan Pailit dan Penundaan Bayar Utang Perusahaan Efek

Whats New
Beban Keuangan Meningkat, Laba Bersih INDF Menyusut

Beban Keuangan Meningkat, Laba Bersih INDF Menyusut

Whats New
Zurich Indonesia Siap Menjaring Potensi Asuransi Kendaraan Listrik Tahun Depan

Zurich Indonesia Siap Menjaring Potensi Asuransi Kendaraan Listrik Tahun Depan

Whats New
Jelang Pengumuman Inflasi, IHSG Masih Berpotensi Tertekan

Jelang Pengumuman Inflasi, IHSG Masih Berpotensi Tertekan

Whats New
Pengusaha: Pelabelan Galon Mengandung BPA Bikin Industri Jadi Sehat

Pengusaha: Pelabelan Galon Mengandung BPA Bikin Industri Jadi Sehat

Whats New
Hati-hati, Jokowi Sebut Investasi Tahun Depan Lebih Sulit

Hati-hati, Jokowi Sebut Investasi Tahun Depan Lebih Sulit

Whats New
Daftar Harga BBM Terbaru di Semua Provinsi, Berlaku per 1 Desember

Daftar Harga BBM Terbaru di Semua Provinsi, Berlaku per 1 Desember

Whats New
Sebut Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Tertinggi Sedunia, Jokowi: Karena Hilirisasi

Sebut Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Tertinggi Sedunia, Jokowi: Karena Hilirisasi

Whats New
Jokowi Tak Bermaksud Menakut-nakuti Rakyat soal Resesi Global 2023

Jokowi Tak Bermaksud Menakut-nakuti Rakyat soal Resesi Global 2023

Whats New
Pentingnya Layanan Identitas Digital yang Mumpuni dalam Ekosistem Keuangan

Pentingnya Layanan Identitas Digital yang Mumpuni dalam Ekosistem Keuangan

Whats New
Rekomendasi Rakornas Investasi: Tetap Pertahankan Hilirisasi

Rekomendasi Rakornas Investasi: Tetap Pertahankan Hilirisasi

Whats New
Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil Minta Sri Mulyani Tambah Dana DAK

Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil Minta Sri Mulyani Tambah Dana DAK

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.