Kemenaker Pertimbangkan Usul "No Work No Pay" dari Pengusaha untuk Cegah PHK

Buruh Tolak Usul "No Work No Pay"

Buruh/pekerja menolak usulan dari pengusaha kepada pemerintah baru-baru ini terkait no work no pay.

Menurut Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal, hal itu melanggar Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan.

"Upah buruh Indonesia bersifat upah bulanan, bukan upah harian. Dalam UU Ketenagakerjaan tidak boleh memotong gaji pokok," ucapnya.

Lebih lanjut Said Iqbal menjelaskan, dalam Pasal 93 UU Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa upah buruh harus tetap dibayar.

Dengan perjanjian jika buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.