Soal Perizinan Investasi, Luhut: Kita Jangan Jadi Negara Alien...

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan berharap, tahun depan tidak ada lagi hambatan perizinan yang menyulitkan para investor berinvestasi di Indonesia.

Hal tersebut dia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi mengenai Hilirisasi dan Kemitraan untuk Investasi Berkeadilan, yang berlangsung di Jakarta, Rabu (30/11/2022).

"Jadi jangan kita bikin masalah dengan keadaan yang sulit ini di tahun depan. Kita harus semua bisa smooth. Kita jangan beda dari negara-negara lain di ASEAN. Kita jangan jadi negara alien yang orang lain memberikan bagus, kita malah memberikan sulit pada orang lain," kata Luhut.

Baca juga: Ancaman Resesi 2023, Luhut: Suka Egggak Suka, Indonesia Juga Kena Dampaknya...

Dia mencontohkan masih lambatnya dalam perizinan dalam analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) bagi para investor yang berinvestasi di Indonesia.

"Persetujuan mengenai Amdal, kelihatan masih lambat. Ini kemarin komplain di daerah yang kami terima dan kami berharap ini nanti di Kementerian investasi akan bisa dituntaskan. Karena ini menjadi isu," ungkap dia.

Pasalnya kata Luhut, pengajuan Amdal dari PT Vale Indonesia Tbk di Blok Pomalaa, Sulawesi Tenggara sampai saat ini belum dikeluarkan. Padahal, perusahaan tersebut telah mengajukan sejak 6 bulan yang lalu.

"Jadi saya minta para deputi di Kementerian Investasi, tolong di-address. Orang investasi ground breaking kemarin 4,5 miliar dollar AS di Pomalaa, itu belum selesai Amdalnya. Padahal, mereka sudah nunggu enam bulan. Jadi saya mohon, nanti dari deputi Kementerian Investasi supaya memperhatikan masalah ini," ujarnya.

Selain itu, Luhut yang pernah menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM ini meminta kepada Kementerian Investasi untuk memperbaiki sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

"Kemudian juga saya minta kendala non-teknis implementasi sistem RBA ini perlu nanti diperbaiki. Jadi kita harus melakukan juga introspeksi. Kementerian Investasi melakukan intropeksi juga melihat ini, di mana kendala-kendala tadi harus kita perbaiki. Karena waktu tinggal 2 tahun kurang," ucap dia.

Baca juga: Jokowi: Jangan Mempersulit Investor Masuk ke Indonesia